Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.
Hal tersebut dilakukan sesuai amanat INPRES No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan undang undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
“Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, dimana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” jelas Menko Polhukam Mahfud MD usai menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/12).
Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, Menko Polhukam menjelaskan pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Ia kembali menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.
“Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog.Saya mengundang mereka kesini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua,“ ujar Mahfud.
Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, dimana masih ditemukan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.
“Kita sudah mapping daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi kesitu, oleh sebab itu kita membina papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” tambah Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicananangkan oleh Presiden dengan menyiapkan personil – personil yang akan melaksanakan tugas operasi. Ia menjelaskan, KASAD menitikberatkan tugas dalam pembinaan, sementara operasional berada di dalam rahan Panglima TNI.
“Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, sehingga kami jajaran angkatan darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut,” jelas KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (usm)
