Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan banjir. Setelah melakukan berbagai langkah penanganan selama 2024, seperti melebarkan kapasitas saluran, menambah unit rumah pompa, pembangunan bozem, dan normalisasi sungai, fokus berlanjut di tahun 2025.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 1,4 triliun.
Anggaran Prioritas untuk Penanganan Banjir
Eri menyatakan bahwa anggaran tambahan sedang dibahas bersama DPRD Surabaya untuk memastikan program prioritas ini berjalan maksimal.
“Setelah anggaran disetujui, belanja wajib Pemkot yang menjadi prioritas akan disampaikan ke masyarakat agar transparan,” ujar Eri pada Minggu (12/1/2025).
Menurutnya, belanja wajib tersebut meliputi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), pembayaran BPJS, gaji pegawai, pembayaran listrik, hingga penanganan stunting. Setelah kebutuhan wajib terpenuhi, sisanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur seperti penanganan banjir.
180 Titik Penanganan Banjir
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) akan memaparkan detail program penanganan banjir, termasuk 180 titik yang menjadi fokus prioritas.
Eri menjelaskan, setiap titik akan diatasi sesuai wilayah tangkapan air (catchment area), agar pengerjaan selesai secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
“Nanti, DSDABM akan menyampaikan mana titik yang banjirnya selesai dan mana yang masih harus dikerjakan. Jika ada yang bertanya mengapa masih ada banjir di beberapa lokasi, jawabannya adalah pengerjaan dilakukan bertahap berdasarkan anggaran dan skala prioritas,” jelasnya.
Transparansi dan Skala Prioritas
Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat terkait lokasi dan progres pengerjaan. Ia mencontohkan keberhasilan penanganan banjir di kawasan Dukuh Kupang dan Pakal Madya yang kini bebas banjir.
“Jika sebuah titik belum dikerjakan, maka banjir tetap terjadi. Semua ini butuh waktu dan anggaran yang memadai,” tambahnya.
Fokus pada Kampung Banjir
Pemkot Surabaya juga memprioritaskan perkampungan yang rawan banjir. Jika suatu kampung belum memiliki infrastruktur seperti U-Ditch, maka akan segera menjadi fokus penanganan.
“Wilayah yang tidak banjir tidak kami garap dulu. Penanganan dilakukan bertahap di tahun-tahun berikutnya,” tutup Eri. (mad/hdl)
