Jakarta (pilar.id) – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan PT Pupuk Indonesia.
Sinergi lintas sektor ini diwujudkan melalui penyerahan pupuk dan benih tanaman kepada kelompok tani di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2024). Bantuan ini ditujukan untuk mendukung urban farming di Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo, menyerahkan langsung bantuan kepada 31 kelompok tani dari lima wilayah administrasi di Jakarta. Bantuan yang diberikan meliputi berbagai bibit tanaman, seperti sawit, cabai, bawang, hingga alpukat, serta pupuk sebanyak 18,15 ton.
“Kami mengapresiasi inisiatif Kejaksaan Tinggi melalui program Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara. Bantuan ini bersumber dari CSR PT Pupuk Indonesia dan Perumda PAM Jaya, yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan urban farming di Jakarta,” kata Pj Gubernur Heru.
Ia berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain, termasuk BUMN dan BUMD, untuk ikut serta dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Jakarta. “Semoga sinergi seperti ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi sektor lain untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” tambah Heru.
Pemanfaatan Aset untuk Urban Farming
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa Pemprov DKI memanfaatkan aset yang ada untuk mendukung urban farming. Contohnya adalah pemanfaatan lahan milik Dinas Sosial oleh Kelompok Tani Muda Berdaya. Meski lahan di Jakarta terbatas, masyarakat tetap semangat melakukan urban farming sebagai sumber pangan dan pendapatan.
“Urban farming bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tapi juga mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan. Lurah diinstruksikan untuk menata kawasan agar lebih produktif, termasuk untuk kegiatan pertanian perkotaan,” ujar Suharini.
Bantuan pupuk dan benih, menurut Suharini, sangat penting bagi para petani. Ini membantu mereka mengurangi biaya produksi, sehingga dana bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Pemprov DKI berharap program ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam mendukung urban farming.
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo, menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN dan BUMD melalui program CSR. Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan peraturan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Jakarta.
Bantuan pupuk dan benih yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pertanian kota seluas 18,85 hektare selama satu tahun. Mengingat musim hujan yang sudah mulai tiba, bantuan ini tepat waktu untuk mendukung kegiatan bercocok tanam para petani di Jakarta.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Rudi Margono, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari, dan Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin.
Program ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta. (hen/hdl)
