Surabaya (pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak siap melakukan konsultasi hukum dengan Kemendagri RI guna mencari terobosan hukum, terkait perubahan ijn mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).
Pernyataan ini ia sampaikan pada Musyawarah Daerah DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (3/2/2022).
“Kita akan konsultasi dengan Kemendagri RI untuk cari solusi atau terbosan hukum apa yang dapat membantu, karena semuakan kembali ke UU aturan dari pusat dan dibolehkan untuk mencari terobosan ini,” ungkap Emil
Terkait pembahasan terobosan hukum, Emil mengaku optimis dapat menemukan solusinya. “Pertama kita pastikan landasan untuk orang membangun rumah adalah tata ruang dan Kedua yakni perijinan tadi termasuk peralihan dari IMB menjadi PBG tadi,” jelasnya
“Berkaca dari pengalaman dua tahun lalu, kami membahas sertifikat laik fungsj (SLF) ini dapat menghasilan solusi yang baik,” kata Emil lagi.
Di sisi lain, World Bank Officer di Jakarta periode 2001-2003 ini menjelaskan pentingnya sektor konstruksi ini dalam kontribusi di perekonomian Jawa Timur.
“Sektor ini memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Jatim setelah tiga sektor lain, yakni industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Utamanya dalam menyerap sumber daya lokal termasuk sumber daya manusia. Industri lain tadi ada sekitar 172 industri yang terlibat,” tegasnya.
“Coba bayangkan ekonomi yang bergerak apalagi rumah subsidi ini ditunjukan bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah”. tambahnya
Emil juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur turut aktif mendukung upaya ini. “Peralihan IMB ke PBG belum membuat pemda tidak memiliki landasan untuk menarik retribusi terhadap penerbitan ijin-ijin IMB, sehingga kita bisa cepat menyikapinya,” tuturnya
Di akhir Emil memberikan tantangan kepada APERSI untuk terus meningkatkan target pembangunan rumah subsidi di Jawa Timur
“Targetnya tadi ada 20 ribu rumah subsidi, kalau merujuk kuota nasionalnya ada 200 ribu Jatim seharusnya bisa mencapai 15 persen atau 1/6-nya ini ada di kisaran 30 ribu rumah subsidi yang bisa dibangun,” tutupnya. (hdl)
