Semarang (pilar.id) – Melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya melakukan penyingkronan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan kemiskinan diseluruh daerah di Provinsi itu.
“Dari SK Menteri itu pemerintah kini memakai data P3KE dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tidak lagi gunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jumat (!6/12/2022).
Wagub menjelaskan data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di-cross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada seperti Badan Pusat Statistik, BKKBN, dan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
“Alhamdulillah kami sudah saling mengetahui, bahwa tadi disampaikan dari narasumber TNP2K, tugas untuk kemiskinan ini sebenarnya adalah di kabupaten/kota dan provinsi, meskipun pemerintah pusat itu akan menerbitkan data, dan menyerahkan ke kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi, validasi, menentukan siapa saja yang akan menjadi penerima,” ujarnya.
Taj Yasin menyatakan sebelum calon penerima manfaat disahkan oleh kepala daerah melalui surat keputusan, Pemprov Jateng akan mengundang Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari pemerintah pusat. Kemduian akan diajak meninjau langsung ke calon penerima manfaat yang sudah didata pemerintah daerah dengan tujuan membangun komunikasi yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sebelum muncul SK bupati untuk penerima manfaat kemiskinan 2023, kami akan mengundang langsung tim Satgas Kemiskinan Ekstrem di pusat, untuk meninjau secara langsung agar nanti komunikasi antara kabupaten dengan pemerintah pusat, ini benar-benar datanya bisa divalidkan,” katanya.
Menurut Wagub, hal ini menarik karena selama ini yang kami butuhkan adalah koordinasi, saling tidak menyalahkan, saling lempar, dan data itu benar-benar sinkron.
Dengan menggunakan P3KE, Wagub berharap berbagai program dan kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem, bisa lebih akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan. (din/antara)
