Surabaya (pilar.id) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kembali mengingatkan jajaran Bupati dan Wali Kota di seluruh Jatim untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA atau SMK Negeri di wilayah masing-masing,” ucap Emil saat membuka Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Dunia.
Seminar digelar oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Jatim di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Surabaya, Rabu (19/1/2022) pagi.
Pernyataan ini merespons data Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2021, yang secara umum mencapai 93,09 persen.
Capaian merujuk pada data yang dirilis Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian tersebut merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD 82,30 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 97,77 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98 persen, APIP 93,74 persen, Manajemen ASN 98,5 persen, Optimalisasi Pajak Daerah 97,3 persen dan Manajemen Aset Daerah 86,08 persen.
Seelumnya, Emil mengaku pernah menerima aduan dari masyarakat dimana masih terjadi pungli atau pungutan liar dari pihak sekolah kepada siswanya.
Bahkan, banyak ditemukan siswa yang keluarganya tercatat sebagai miskin ekstrim, namun masih dibebankan uang gedung dan biaya bulanan di sekolahnya.
“Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan komitmen Pemprov Jatim yaitu TisTas atau Gratis Berkualitas,” ujarnya.
Untuk itu Emil meminta sinergitas dari seluruh Kepala Daerah untuk bersama-sama memberantas segala bentuk korupsi. Utamanya SMA dan SMK Negeri yang juga berada di bawah naungan provinsi. “Kalau ada mari kita tindak bersama,” tegasnya.
Selaras dengan seminar tersebut, Kepala Daerah dalam Pusaran Korupsi, Emil kemudian mengingatkan agar seluruh kepala daerah di Jatim berkomitmen untuk bermitra dengan berbagai elemen untuk penanganan korupsi.
“Saya yakin para kepala daerah di Jatim tentunya tidak ingin terjebak dalam pusara korupsi,” tegasnya. (usm, hdl)
