Surabaya (pilar.id) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Dalam pertemuan di Gedung DPRD Jawa Timur, Adhy mengucapkan terima kasih atas persetujuan substansi dari DPRD yang menyatakan Raperda APBD 2025 layak untuk dibahas lebih lanjut.
“Seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi telah kami pelajari dengan mendalam, berdasarkan data dan analisis yang cermat,” jelas Adhy.
Pj. Gubernur Adhy menekankan bahwa APBD 2025 akan menjadi tahun pertama penerapan aturan baru terkait pajak daerah. Sejumlah komponen pajak yang sebelumnya dikelola penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini dialihkan sebagian ke pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini berdampak pada penurunan proyeksi pendapatan pajak daerah.
Proyeksi total pendapatan daerah dalam RAPBD 2025 dipatok sebesar Rp26 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adhy menjelaskan bahwa penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pengalihan beberapa jenis pajak seperti Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke pemerintah kabupaten/kota. Alhasil, pajak daerah yang sebelumnya mencapai Rp16 triliun pada APBD 2024, diproyeksikan turun menjadi Rp12 triliun pada 2025.
Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan fokus pada strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi daerah. “Langkah strategis meliputi perbaikan tata kelola pemungutan, pendataan aset yang belum dimanfaatkan, hingga penyesuaian tarif retribusi sesuai harga pasar,” ujar Adhy. Selain itu, Pemprov Jatim juga terus memperkuat pengelolaan kekayaan daerah dan mendorong kinerja BUMD melalui restrukturisasi serta evaluasi.
Anggaran belanja daerah dalam RAPBD 2025 dianggarkan sebesar Rp27 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung program prioritas di perangkat daerah guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU). Adhy menegaskan, pengalokasian belanja daerah akan diatur secara efisien untuk memastikan bahwa setiap program mampu mendukung pembangunan Jawa Timur secara menyeluruh.
Menutup jawabannya, Adhy berharap agar proses pembahasan Raperda APBD TA 2025 berjalan lancar. “Semoga seluruh rangkaian pembahasan ini dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (usm/hdl)
