Blora (pilar.id) – Di hadapan para petani yang ada di Kabupaten Blora, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan persoalan terkait harga pupuk yang saat ini terus mengalami peningkatan.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tingginya harga pupuk terjadi akibat ketersediaan pupuk nasional saat ini sedang menipis. Kondisi ini terjadi karena produksi pupuk nasional mengalami hambatan.
Salah satu faktor hambatan terbesar adalah perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan pasokan bahan baku pupuk terhambat. Pasalnya, Ukraina dan Rusia merupakan dua negara yang memproduksi bahan baku pupuk.
“Problemnya sekarang supaya Bapak Ibu tahu kita banyak impor bahan atau pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. Pun pirso? Sak niki Ukraina sama Rusia lagi. Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali,” terang Presiden Jokowi di Blora, Jumat (10/3/2023).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskanbahwa kebutuhan pupuk nasional saat ini mencapai 13 juta ton. Namun, produksi pupuk nasional saat ini baru bisa menghasilkan 3,5 juta ton.
Pemaparan tersebut, disampaikan oleh Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023)
Selain itu, dari hasil impor yang dilakukan, Pemerintah Indonesia juga baru bisa mendapatkan 5,3 juta ton saja. Sehingga, belum mampu mencukupi kebutuhan nasional yang mencapai 13 juta ton.
“Sisane ada dari impor 6,3 juta ton berarti nembe pinten niku? Kira-kira 9 juta ton, 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton,” ucapnya.
Melihat hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tingginya harga pupuk di Tanah Air disebabkan karena jumlah pupuk yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada.
“Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus pripun? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik, problemnya di situ,” jelas Presiden.
Oleh karenanya, untuk mendorong pemenuhan pupuk tersebut, pemerintah mengoperasikan kembali PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) guna menambah kapasitas produksi pupuk nasional.
“Bulan yang lalu Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570 ribu ton,” kata Presiden.
“Sudah berproduksi 570 ribu ton tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan,” sambungnya. (fat)