Labuan Bajo (pilar.id) – Presiden RI Joko Widodo telah membicarakan tantangan ke depan dalam mengarahkan ASEAN di tengah kekuatan besar. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau kelompok manapun.
Dalam keterangannya di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (7/5/2023), Presiden mengatakan bahwa prinsip Indonesia dalam memimpin ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa saja, tanpa menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi ingin ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Hal ini diharapkan akan memungkinkan penyelesaian masalah melalui pendekatan dialog, termasuk isu Myanmar, yang menjadi salah satu agenda pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42.
“Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap ‘5 Point of Consensus’, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena–menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.
Presiden Jokowi berharap agar konflik di Myanmar segera dapat diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, yaitu penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar, dan dorongan bagi Myanmar untuk turut serta dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog–ini yang penting–yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” tegasnya. (ret/hdl)
