Jakarta (pilar.id) – PT Phapros Tbk, yang merupakan bagian dari Holding BUMN di sektor farmasi, terus berkomitmen kuat dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program tanggung jawab sosialnya selama Semester I tahun 2023.
Dalam periode tersebut, sejumlah inisiatif yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menjadi bukti komitmen Phapros. Direktur Utama Hadi Kardoko mengungkapkan bahwa setengah pertama tahun 2023 telah menjadi bukti nyata dedikasi perusahaan dalam mendorong praktik berkelanjutan melalui program yang berbasis pada pengembangan komunitas.
“Hampir tiga miliar rupiah per tahun dialokasikan untuk mendukung mitra UMKM, yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dan sekitarnya. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku ekonomi mikro agar memiliki daya saing yang lebih baik,” ujar Hadi Kardoko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Hadi menekankan bahwa pertumbuhan UMKM di berbagai daerah memiliki dampak positif terhadap ekonomi nasional, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Oleh karena itu, kami fokus pada pemberdayaan UMKM melalui berbagai kegiatan sosial. Kami tidak hanya menyediakan dana kemitraan, tetapi juga memberikan pelatihan berkala kepada para mitra kami dan melibatkan mereka dalam pameran-pameran bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa UMKM tumbuh menjadi entitas bisnis yang mampu bersaing di pasar global, tidak hanya di tingkat domestik,” tambah Hadi.
Di samping itu, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosialnya, Phapros juga aktif dalam upaya mengurangi angka stunting di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa puskesmas di kota Semarang. Program ini mencakup periode 90 hari yang melibatkan intervensi makanan bergizi dan pelatihan kepada Tenaga Kesehatan serta kader Posyandu di puskesmas, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Amin Ak, anggota Komisi VI DPR RI, mengungkapkan bahwa penurunan angka stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga peran swasta dan industri, terutama melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Tidak hanya pemerintah, industri dan swasta juga perlu terlibat dalam mengatasi masalah stunting melalui insentif seperti fiskal atau pengurangan pajak,” ungkap Amin.
Amin juga mengapresiasi langkah proaktif dari BUMN dalam memperkuat pendanaan bagi UMKM berbasis lokal. Era digitalisasi saat ini memungkinkan percepatan pertumbuhan UMKM, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan, seperti tingginya jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki literasi digital dan keterbatasan akses internet.
“Sebanyak 63 persen pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam bekerja dari rumah karena minimnya akses internet. Pandemi Covid-19 juga telah memukul jutaan UMKM, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam hal modal untuk memulihkan usaha mereka. Saat ini, terdapat sekitar 57 juta pelaku UMKM,” jelas Amin.
Amin mengakhiri dengan menekankan pentingnya peran BUMN dan anak perusahaannya dalam mempercepat transformasi digital UMKM melalui program Tanggung Jawab Sosial, serta memberikan apresiasi kepada holding BUMN yang aktif dalam memperkuat layanan keuangan.
PT Phapros Tbk adalah perusahaan farmasi di Indonesia yang berdiri sejak 21 Juni 1954. Dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar 56.7 persen, sementara sisanya dimiliki oleh publik.
Dengan komitmen tinggi terhadap standar kualitas, Phapros telah meraih sertifikasi CPOB sejak tahun 1990 dan sertifikat ISO 9001 pada 1999. Phapros juga telah mendapatkan sertifikat ISO 14001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, dan ISO 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk Laboratorium Kalibrasi. (hdl)
