Jakarta (pilar.id) – Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, yang diwakili oleh Kasum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan, memberikan pembekalan mengenai Kebijakan dan Strategi TNI Guna Mengamankan Tahapan Pemilu 2024 dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Pemilu 2024 dan diadakan di The Tribrata, Jalan Darmawangsa III No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/9/2023).
Dalam acara yang dihadiri oleh 218 peserta, termasuk Pejabat Utama Mabes Polri, para Kapolda, Karoops, Karorena, Dirintelkam, dan Dirsamapta Polda dari seluruh Indonesia, Kasum TNI menyoroti peran TNI dalam pengamanan Pemilu di Indonesia.
“TNI memiliki pengalaman panjang dalam pengamanan Pemilu, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, yang dilaksanakan bersama Polri dan instansi lainnya,” ujarnya.
TNI, sebagai bagian dari aparatur negara di bidang pertahanan, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, mulai dari persiapan hingga selesainya proses pemilihan.
“Tugas khusus TNI dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan operasi bantuan pengamanan kepada Polri di seluruh wilayah Indonesia guna menciptakan situasi aman, tertib, dan lancar, serta membantu pemerintah daerah dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” tambahnya.
Kasum TNI menegaskan bahwa TNI akan aktif dalam mengamankan semua tahapan Pemilu 2024 dengan menjaga netralitas.
Netralitas TNI dalam Pemilu merupakan hal yang penting dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan politik praktis, atau menjadi anggota legislatif dalam Pemilu. TNI juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pelanggaran netralitas, yang akan dikenai sanksi.
“Netralitas TNI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tambahnya.
Dengan potensi tingkat kerawanan yang tinggi selama tahapan Pemilu 2024, sinergi dan soliditas antara TNI dan Polri dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengamanan Pemilu menjadi sangat penting. “Tugas ini mencakup mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah serentak pada tahun 2024,” pungkasnya. (hdl)
