Surabaya (pilar.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan upaya Pemerintah Provinsi Jatim dalam percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pernyataan ini disampaikannya saat membuka rapat evaluasi akhir pengendalian PMK di Jatim 2023 di Hotel Grand Dafam Signature pada Selasa (21/11/2023).
Sekdaprov Adhy menjelaskan bahwa Pemprov Jatim bersama seluruh stakeholder telah menjalankan upaya percepatan pengendalian PMK melalui implementasi rencana aksi road map exit strategy yang terukur. Langkah-langkah tersebut mencakup surveillance and testing sebagai dasar pengendalian, tindakan pengobatan atau potong bersyarat bagi ternak yang sakit, vaksinasi ternak sehat, dan penerapan biosecurity peternakan.
“Tingginya penyebaran PMK, mencapai 90 persen, tidak hanya merugikan hewan ternak tetapi juga mengakibatkan penurunan ekonomi, terutama bagi petani peternakan. Oleh karena itu, kami melakukan pemulihan sosio-ekonomi dampak PMK melalui peningkatan produksi dan produktivitas, replacement ternak sakit, serta pemberian SKIM kredit peternak,” ungkap Adhy.
Adhy menekankan bahwa strategi penanganan yang tepat, didukung oleh kerja keras semua pihak, telah menghasilkan penurunan kasus PMK di Jatim sejak Mei 2023 hingga November 2023. Berdasarkan laporan ISIKHNAS per tanggal 20 November 2023, jumlah hewan yang terinfeksi PMK sebanyak 200.023 ekor dengan tingkat kesembuhan mencapai 97 persen.
“Peningkatan signifikan ini tidak lepas dari capaian vaksinasi PMK di Jatim. Tahun 2022 dan 2023, Jatim meraih penghargaan sebagai provinsi dengan capaian vaksinasi terbanyak dari Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Adhy juga menyampaikan dukungan yang signifikan dalam penanganan PMK, dengan melibatkan 950 dokter hewan, 1.500 paramedik, 1.000 tenaga kesehatan dari unsur non-pemerintah, dan 1.500 orang dari Nakes POLRI. Sebagai langkah lanjutan dari vaksinasi PMK, pemerintah melakukan penandaan ternak untuk memberikan kepastian bahwa ternak tersebut telah mendapatkan vaksinasi.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Hewan (PKH), Nuryani Zaenudin, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim dalam menangani PMK, terutama dalam capaian vaksinasi yang dianggap sangat baik. Ia berharap agar pendataan terus ditingkatkan untuk meminimalisir perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencegah terjadinya second outbreak.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan terus melakukan pendataan terkait PMK, dengan menjalin kerjasama untuk meningkatkan kewaspadaan PMK, terutama dalam pengelolaan data agar tidak terjadi second outbreak,” tegas Nuryani Zaenudin. (riq/hdl)
