Jakarta (pilar.id) – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Menurutnya, keberhasilan aparatur sipil negara tidak hanya diukur dari terselenggaranya program kerja, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Cris Kuntadi saat melantik dan mengambil sumpah/janji 30 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker pada Selasa (21/7/2026).
Dalam arahannya, Cris menekankan bahwa setiap pejabat fungsional memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, seluruh pejabat yang baru dilantik diminta memegang teguh sumpah jabatan serta menjalankan amanah dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Jabatan Fungsional Berperan Strategis dalam Pelayanan Publik
Cris Kuntadi menjelaskan bahwa jabatan fungsional merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Ia mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selaras dengan amanat konstitusi.
Menurutnya, seluruh program Kemnaker pada akhirnya bertujuan membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja serta penghasilan yang layak. Karena itu, setiap pegawai diharapkan tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memastikan hasil pekerjaannya memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Ia menilai budaya kerja yang berorientasi pada dampak akan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas program-program ketenagakerjaan.
Pendampingan Peserta Pelatihan Tidak Berhenti pada Sertifikat
Sebagai contoh implementasi pelayanan yang berdampak, Cris menyoroti peran instruktur pelatihan kerja di lingkungan Kemnaker. Menurutnya, tugas instruktur tidak berhenti setelah peserta menyelesaikan pelatihan atau menerima sertifikat kompetensi.
Ia mendorong para instruktur untuk terus memantau perkembangan para lulusan pelatihan sehingga mereka memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan. Pendampingan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan program pelatihan benar-benar tercapai.
Cris mengajak seluruh pejabat fungsional memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan karier para peserta pelatihan. Dengan demikian, program peningkatan kompetensi tidak hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap pekerjaan yang layak.
Dorong Budaya Kerja yang Memberikan Dampak Nyata
Lebih lanjut, Cris berharap semangat melayani masyarakat menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh pejabat fungsional Kemnaker. Menurutnya, setiap kebijakan, program, maupun layanan harus mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa orientasi pada hasil dan dampak merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, pejabat fungsional diharapkan mampu mendukung terciptanya layanan ketenagakerjaan yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan 30 pejabat fungsional tersebut menjadi bagian dari upaya Kemnaker memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur agar mampu menjawab tantangan dunia ketenagakerjaan yang terus berkembang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. (hdl)
