Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan predikat A atau memuaskan, pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023.
Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam acara RBExperience yang dihadiri oleh Wapres KH Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri pada Rabu (6/11/2023).
Dengan mempertahankan predikat A, Surabaya berhasil memperpanjang kesuksesannya dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya terhadap standar kinerja yang tinggi dalam SAKIP. Penilaian mencakup berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara ketat dan terukur.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya menjadi penerima Zona Integritas di lingkungan Pemkot Surabaya. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 15 yang meraih predikat SAKIP A.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, “Penghargaan ini bukan tujuan akhir, karena tujuan utama Pemkot Surabaya adalah untuk masyarakat. Penghargaan ini menjadi evaluasi, menilai bagaimana akuntabilitas kinerja dijalankan, dan dampak kinerja yang dapat diukur dengan baik.”
Eri menyoroti kunci akuntabilitas kinerja, yaitu mendetilkan perencanaan hingga pengukuran hasil program dengan fokus pada dampak terkait, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan belanja produk dalam negeri, digitalisasi pelayanan publik, dan penurunan stunting.
Pemkot Surabaya melakukan transformasi paradigma kerja untuk meningkatkan efektivitas kinerja, dengan menetapkan bahwa minimal 80 persen pekerjaan birokrasi harus berkaitan dengan outcome dan dampak yang langsung dirasakan masyarakat. Hanya sekitar 20 persen yang berkaitan dengan aktivitas administrasi seperti perencanaan dan pelaporan.
Dampak kinerja yang terukur terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,65 persen per Maret 2023, peningkatan investasi hingga Rp 19,9 triliun per semester I/2023, dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 7,62 persen. Surabaya juga mencetak rekor penurunan prevalensi stunting terbaik di Indonesia dengan angka 4,8 persen menurut SSGI tahun 2022.
Wapres KH Ma’ruf Amin mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. “Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” kata Ma’ruf Amin dalam kesempatan tersebut. (rio/ted)
