Banyuwangi (pilar.id) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud MD, menegaskan komitmennya untuk memutihkan hutang atau kredit macet nelayan dan petani dalam kampanyenya di Banyuwangi. Hal ini merupakan salah satu program utama apabila dirinya terpilih sebagai wakil presiden bersama dengan Capres Ganjar Pranowo.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa nilai hutang nelayan dan petani di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah korupsi yang terjadi di negeri ini.
“Dalam kondisi saat ini, hutang nelayan mencapai Rp 186 Miliar dan hutang petani sekitar Rp 600 Miliar. Nantinya, kami akan berupaya untuk memberikan pembebasan hutang sehingga para nelayan tidak lagi memiliki beban hutang kepada negara,” tegas Mahfud MD saat berkampanye di Taman Suropati, Kecamatan Muncar, Jumat (28/12/2023).
Menurut Mahfud, petani dan nelayan menjadi fokus utama pasangan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kehidupan yang layak.
“Kami ingin petani dan nelayan dapat bekerja dengan lebih tenang dan mendapatkan hasil yang layak dari pekerjaan mereka. Mereka merupakan target utama untuk mendapatkan bantuan menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” ungkapnya.
Mahfud menilai bahwa dalam situasi saat ini, negara perlu hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Banyak nelayan dan petani yang belum merasakan hasil dari jerih payah mereka.
“Dengan sekitar 8,25 juta kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang bekerja di sektor ini. Pembebasan hutang akan diberikan untuk memastikan potensi laut Indonesia memberikan manfaat yang optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan bahwa nilai hutang nelayan dan petani tidak sebanding dengan hasil rampasan dari korupsi. Saat ini, jumlah rampasan korupsi mencapai ratusan triliun.
“Jumlah tersebut bahkan tidak sebanding sepersepuluhnya dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan menghapus korupsi dan mengalokasikan dana dari hasil rampasan, kita bisa mencapai angka Rp 725 Miliar untuk membantu petani dan nelayan. Yang penting, bersama-sama kita harus berkomitmen untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan mencegah aparat menjadi pendukung,” pungkasnya. (ted)
