Jakarta (pilar.id) – Pengamat politik Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Prof Siti Zuhro mengatakan, Indonesia harus memiliki pemimpin yang paham hukum pada 2024 mendatang. Pasalnya, sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sekarang atau era Joko Widodo (Jokowi) raport penegakan hukum selalu merah.
“Sekarang merah melulu, hingga Polrinya di titik nadir,” kata Zuhro dalam lokakarya Kelompok DPD MPR RI, bertajuk Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Kewenangan DPD, di Tangerang, Rabu (30/11/2022).
Zuhro meragukan pelaksanakan pemilu 2024 akan berjalan dengan adil di tengah kondisi institusi penegak hukum menghadapi sejumlah persoalan. Karena itu, menurutnya civil society atau masyarakat madani harus kuat.
“Jangan tergantung kepada partai politik, jangan tergantung pada DPR RI,” tegasnya.
Zuhro mengatakan, untuk memperkuat civil society caranya dengan menjadi relawan yang dapat membangun sistem. Karena, menurut Zuhro, sistem di Indonesia sudah kacau.
“Jadi nggak usah jadi relawan-relawan yang politik itu, tapi relawan yang membangun sistem,” kata dia.
Dia juga mengungkapkan salah satu tokoh yang sanggup membenahi sengkarutnya hukum di Indonesia adalah Mahfud MD. Menurutnya, kalau Mahfud dapat memanfaatkan momentum, bisa saja ia akan terpilih menjadi presiden 2024.
“Pak Mahfud bisa diambil semua partai menurut saya, PDIP maupun KIB, maupun Nasdem. Dia nggak punya masalah dengan semua partai, dengan yang sudah mengelompok itu,” kata Zuhro. (ach/hdl)