Jakarta (pilar.id) – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan dorongan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola sektor sawit di Indonesia. Ketua SPKS, Sabarudin, menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk infrastruktur jalan di desa-desa sawit untuk memudahkan akses transportasi petani dan menekan biaya produksi.
“Peningkatan infrastruktur jalan di desa sawit akan sangat membantu petani dalam mengakses kebun mereka serta mengurangi biaya produksi,” kata Sabarudin, seperti disampaikan dalam keterangannya, Senin (12/2/2024).
Selain itu, SPKS juga mengupayakan stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) agar petani bisa mendapatkan harga yang adil. Sabarudin menegaskan, stabilitas harga TBS sangat penting untuk mendukung ekonomi dan kesejahteraan petani sawit.
“Kami mengharapkan agar harga TBS tetap stabil sehingga petani dapat merasa adil dan terdorong untuk meningkatkan produktivitasnya,” ujar Sabarudin.
Percepatan penyelesaian reforma agraria kepada petani sawit dan peningkatan tata kelola industri sawit juga menjadi fokus SPKS. Sabarudin menekankan perlunya pembentukan badan sawit yang diawasi langsung oleh presiden untuk memastikan tata kelola industri sawit yang lebih baik.
“Ini menjadi masalah utama yang dihadapi oleh sekitar 2,5 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi petani sawit dan memberikan solusi yang tepat,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, calon presiden yang akan dipilih oleh petani sawit diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi petani dan mampu peduli terhadap kesejahteraan mereka.
“Dengan memperbaiki infrastruktur dan memastikan harga yang adil bagi petani, kita dapat meningkatkan kesejahteraan mereka serta kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” tegas Sabarudin.
Dalam konteks ini, SPKS juga menyoroti peran penting biodiesel dalam industri sawit. Mereka menekankan perlunya peningkatan tata kelola program biodiesel untuk lebih menguntungkan petani sawit kecil.
“Saat ini, program biodiesel lebih banyak menguntungkan konglomerat sawit. Kami berharap calon presiden yang terpilih akan memperbaiki program ini agar lebih menguntungkan petani sawit kecil,” pungkas Sabarudin. (usm/hdl)
