Jakarta (pilar.id) – Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, posisi ideal bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.
Pernyataan ini muncul setelah hasil hitung cepat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 menunjukkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang potensial.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (16/2/2024), Qodari menyatakan bahwa komposisi yang mungkin terbentuk, dengan Presiden dari Gerindra dan kemungkinan PDIP sebagai pemenang legislatif, sangat ideal.
Meskipun masih menunggu penghitungan kursi resmi, Qodari memprediksi bahwa PDIP akan menjadi pemenang pada Pemilu 2024, memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.
Meski sifatnya sementara, Qodari memprediksi PDIP akan menjadi penguasa di parlemen, membentuk pemerintahan dengan format yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Meskipun suara PDIP unggul dalam hitung cepat, Qodari menyatakan kemungkinan Golkar bisa menyalip karena suara Golkar didominasi dari luar Jawa, sementara PDIP lebih kuat di Jawa.
Dengan adanya kondisi divided government, di mana legislatif dan eksekutif dikuasai oleh partai yang berbeda, Qodari melihat bahwa kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.
Dia menekankan bahwa perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal karena terjadi saling kontrol dan keseimbangan kekuasaan.
Qodari juga memperhatikan bahwa jika PDIP menjadi ketua DPR, kemungkinan besar akan menjadi oposisi, mengingat sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang cenderung tidak akan berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan kesiapan partainya untuk menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Hasto melihat bahwa kekuasaan yang terpusat selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memunculkan potensi manipulasi, sehingga keberadaan oposisi diperlukan untuk menjalankan fungsi check and balance.
Hasto menambahkan bahwa berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik, yang pernah dijalani oleh PDIP pasca Pemilu 2004 dan 2009. Dia menekankan bahwa partainya akan tetap berjuang melalui jalur partai, di luar pemerintahan, dan bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. (hdl)
