Jakarta (pilar.id) – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bahwa pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa diselesaikan melalui jalur politik dengan menggunakan hak angket di DPR RI. Namun, dia menekankan bahwa hal itu tidak akan mengubah hasil Pemilu.
“Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol, yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR mempunyai legal standing untuk menuntut angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong,” ujar Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Mahfud menjelaskan bahwa sebagai peserta Pemilu 2024, pasangan calon tidak bisa menempuh jalur politik, melainkan hanya melalui jalur hukum yakni lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, Mahfud menyebut bahwa calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, bisa langsung menggugat hasil Pemilu 2024 melalui dua jalur, yakni jalur politik dan jalur hukum, karena selain sebagai peserta Pilpres 2024, mereka juga merupakan tokoh parpol.
“Saya pasangan calon (peserta Pilpres 2024), tak bisa menempuh jalur politik; namun masuk melalui jalur hukum. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa melalui dua jalur, karena selain peserta Pilpres, mereka juga tokoh parpol,” jelas Mahfud.
Muhaimin yang berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Ganjar Pranowo, pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024, adalah kader PDI Perjuangan.
Mahfud menyebutkan bahwa ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan Pemilu 2024. Pertama adalah jalur hukum melalui MK, yang bisa membatalkan hasil pemilu selama ada bukti dan hakim MK berani. Kedua adalah jalur politik melalui hak angket di DPR, yang tidak bisa membatalkan hasil pemilu, tetapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden.
Usulan hak angket untuk Pemilu 2024 telah disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta pada 15 Februari 2024. (hdl)
