Surabaya (pilar.id) – Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, beserta rombongannya mengunjungi Klinik Investasi di Mal Pelayanan Publik Gedung Siola, pada Rabu (3/4/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau pelayanan di Klinik Investasi serta memeriksa Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyatakan bahwa salah satu tujuan kunjungannya adalah untuk mengevaluasi Klinik Investasi yang telah mendapatkan predikat WBK.
“Program reformasi birokrasi ditujukan untuk mereformasi pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun, untuk merasakan perubahan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Masyarakat ingin segera merasakan dampaknya. Oleh karena itu, program zona integritas WBK dan WBBM merupakan salah satu cara untuk memberikan dampak yang lebih cepat,” kata Erwan.
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung pelayanan di Klinik Investasi dan memastikan bahwa pelayanan tersebut sesuai dengan standar WBK. Erwan mengungkapkan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan di Klinik Investasi sangat transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengontrol potensi korupsi.
Kemenpan-RB berharap dapat membangun lebih banyak WBK di seluruh Indonesia. Saat ini, daerah yang memiliki unit pelayanan dengan predikat WBK dan WBBM masih terbatas, kebanyakan hanya ditemukan di kementerian, lembaga, dan tingkat provinsi.
“Kami berharap Surabaya dapat menjadi contoh dan tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lain, terutama di Indonesia Timur. Hal ini akan membantu kami dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang jumlahnya masih terbatas,” kata Erwan.
Kemenpan RB terus mendorong agar daerah-daerah dapat belajar langsung dari Surabaya. Dorongan ini disampaikan kepada tamu-tamu dari berbagai daerah yang berkonsultasi mengenai reformasi birokrasi, Sakip, dan zona integritas.
“Kita dorong teman-teman dari berbagai daerah untuk belajar langsung ke Surabaya. Di Surabaya, mereka dapat melihat praktek langsung, sedangkan di Kemenpan RB lebih banyak teorinya. Dengan melihat prakteknya di Surabaya, diharapkan lebih banyak daerah yang menerapkan WBK,” tambah Erwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, menyambut baik kunjungan rombongan dari Kemenpan RB. Dia mengaku bersyukur karena Surabaya dipercaya untuk membantu daerah lain di Indonesia.
“Selama satu tahun terakhir, banyak daerah di Indonesia yang ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB Surabaya. Alhamdulillah, apa yang sudah kita lakukan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (rio/ted)
