Makassar (pilar.id) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, mempercepat penyelesaian pertanahan, dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) menjelang Pra Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Transmigrasi 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kemendes PDTT menyelenggarakan Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar mulai tanggal 5 hingga 8 Mei 2024. Sebelum dilaksanakan Rakor, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), Kemendes PDTT, Sigit Mustofa melakukan koordinasi pra Rakor yang dihadiri oleh para kepala dinas yang terlibat dalam sektor transmigrasi. Para kepala dinas ini mendengarkan arahan dari Sekretaris Ditjen PKTrans.
Dalam rapat pra Rakor tersebut, Sigit Mustofa bersama pimpinan tinggi pratama di Ditjen PKTrans menyampaikan beberapa poin, termasuk penyelesaian target RPJMN 2020-2024, percepatan penyelesaian pertanahan, dan penatausahaan BMN.
Sigit menjelaskan bahwa baru-baru ini terbit regulasi baru, yaitu PP No. 19 Tahun 2024 tentang Ketransmigrasian. Regulasi ini dianggap penting untuk pembangunan dan pengembangan transmigrasi modern ke depan.
“Dalam acara Pra Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar pada Minggu (5/5/2024), kami mengimbau dan mengingatkan seluruh satuan kerja yang mendapatkan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi pada kegiatan ketransmigrasian tahun 2024 untuk segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk percepatan realisasi anggaran,” ungkap Sigit.
Pra-Rakor ini merupakan rangkaian acara Rakor Transmigrasi 2024 yang berlangsung di Makassar dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2024. Rakor direncanakan akan dibuka oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada Senin (6 Mei 2024).
Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi 2024 mengangkat tema “Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing”.
Rakor Transmigrasi 2024 bertujuan untuk mengonsolidasikan kinerja lintas instansi dalam menyelesaikan target RPJMN 2020-2024, menyinkronisasikan rencana revitalisasi kawasan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan dari daerah, serta mengeksplorasi peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.
Selain Kemendes PDTT, Rakor Transmigrasi 2024 juga melibatkan narasumber dari lintas kementerian/lembaga, termasuk Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Penataan Agraria Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, dan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diskusi ini dimoderatori oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet RI.
Program transmigrasi pertama kali diselenggarakan pada tahun 1905 dan telah berjalan selama 74 tahun. Program ini telah memindahkan, menata, dan menempatkan sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa. Transmigrasi berhasil mendorong pembangunan wilayah di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun sumber daya. (usm/ted)
