Jakarta (pilar.id) – Masyarakat yang akan membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) kini harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif. Aturan ini akan diuji coba mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia.
Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo, mengungkapkan bahwa uji coba ini akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di 7 wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).
Aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menjelaskan bahwa implementasi aturan ini dipastikan tidak akan membuat masyarakat menjadi repot.
“Satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar Nunung.
“Ini yang harus digarisbawahi. Justru semakin mempercepat, mempermudah masyarakat. Sekaligus memastikan bahwa seluruh pemohon benar-benar menjadi peserta aktif. Karena prinsip dari JKN ini adalah gotong royong,” pungkasnya.
Dengan adanya uji coba ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mendapatkan SIM sambil memastikan keikutsertaan aktif dalam BPJS Kesehatan. Langkah ini tidak hanya mempercepat pelayanan publik tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. (hen/hdl)
