Sorong (pilar.id) – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Pernyataan ini disampaikan setelah meninjau Pemukiman Nelayan Malawei di Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, Kamis (6/6/2024).
Wapres Ma’ruf Amin menekankan bahwa meskipun diperlukan tindakan tegas dalam menangani pelanggaran hukum, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa melukai HAM.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan jelas. Jika seseorang melanggar hukum, maka hukum harus ditegakkan. Namun, jika tidak ada pelanggaran, maka tidak boleh ada tindakan yang melanggar HAM. Aparat keamanan harus memegang teguh prinsip ini untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia di masa depan,” ujar Wapres.
Dalam upaya melindungi masyarakat, pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam implementasi hukum di lapangan. Wapres Ma’ruf Amin mengimbau seluruh pihak terkait untuk menjaga hal ini.
“Pemerintah selalu berusaha melindungi masyarakat dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Langkah yang diambil haruslah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, tanpa kompromi,” lanjutnya.
Menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga pernah terjadi di Papua, Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya penyelesaian melalui proses rekonsiliasi yang baik. Analisis yang cermat terhadap penanganan hukum dan keamanan juga diperlukan agar tindakan yang diambil sesuai aturan.
“Setiap kejadian harus dianalisis apakah itu bagian dari penegakan hukum atau pelanggaran hak. Untuk kasus-kasus yang lalu, sudah ada rekonsiliasi dan kompensasi yang diatur. Jika ada pelanggaran oleh pihak keamanan, maka hukum harus ditegakkan, termasuk terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun internal aparat,” tegas Wapres.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Edward Abdurrahman, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, dan Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat. (usm/ted)
