Jakarta (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan bahwa seluruh program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) selaras dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut Asta Cita.
Hal ini disampaikan Adhy usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam rakornas tersebut, beberapa isu penting dibahas, di antaranya pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, peningkatan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan reformasi birokrasi. Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah menyesuaikan berbagai programnya dengan Asta Cita Presiden, seperti program percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang kini melibatkan Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kabupaten Jombang.
“Pemprov Jatim mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan panduan dalam setiap langkah pembangunan yang kami lakukan,” ujar Adhy. Salah satu contoh nyata dari implementasi Asta Cita di Jawa Timur adalah pengurangan kemiskinan ekstrem, yang menurut data Susenas telah turun dari 4,4 persen pada 2020 menjadi hanya 0,6 persen pada Maret 2024.
Adhy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat diperlukan agar tujuan tersebut bisa tercapai,” tambahnya.
Selain itu, dalam hal pengentasan kemiskinan, Jatim juga berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,19 persen pada Agustus 2024, menunjukkan dampak positif dari program-program yang telah dijalankan. Pj. Gubernur Adhy menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat mencapai nol persen pada akhir 2024.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menegaskan pentingnya gerak cepat dalam mewujudkan Asta Cita demi mencapai Indonesia Emas 2045. “Jika ada yang tidak bekerja dengan benar dan tidak memihak pada rakyat, segera diganti,” kata Presiden Prabowo, menekankan bahwa setiap program harus segera diimplementasikan, termasuk pemberantasan korupsi dan penyediaan lapangan kerja. (rio/hdl)
