Jakarta (pilar.id) – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memfinalisasi peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sekolah ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan hampir rampung.
“Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 Juni proses rekrutmen semua sudah selesai,” ujar Gus Ipul di Gedung Kemensos, Rabu (11/6/2025).
Tak hanya guru, Kemensos juga merekrut kepala asrama dan pamong. Hingga kini, tercatat sebanyak 1.554 guru dan 53 kepala sekolah telah disiapkan untuk 100 titik Sekolah Rakyat yang akan menampung sekitar 10.000 siswa.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa seluruh aspek operasional terus disempurnakan, termasuk kurikulum, sarana-prasarana, serta kebutuhan siswa.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009–2014, Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa 100 sekolah akan dibuka secara bertahap dalam dua gelombang pada tahap pertama.
Gelombang pertama mencakup 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) dan 6.180 siswa, terdiri atas:
- 3 rombel SD (75 siswa)
- 119 rombel SMP (2.800 siswa)
- 129 rombel SMA (3.305 siswa)
Adapun tahap Ib mencakup 37 lokasi dengan 145 rombel dan 3.600 siswa, terdiri atas:
- 4 rombel SD (100 siswa)
- 53 rombel SMP (1.310 siswa)
- 88 rombel SMA (2.190 siswa)
Total pada tahap pertama mencapai 396 rombel dengan jumlah siswa 9.780 orang.
Pelatihan Kepala Sekolah dan Kebutuhan Siswa
Pelatihan bagi kepala sekolah sudah dimulai, dengan tujuan memperkuat peran mereka dalam pendidikan berbasis pengasuhan dan pemberdayaan.
Kemensos juga menyiapkan kebutuhan siswa secara menyeluruh, mulai dari seragam, sepatu, alat tulis, hingga pakaian dalam, bekerja sama dengan BPKP untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengadaan.
“Kemensos selalu bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost maupun teknis pengadaan berjalan sesuai aturan,” jelas Prof. M. Nuh.
Tidak Ada Seleksi Akademik, Fokus pada Pemetaaan Siswa
Sekolah Rakyat mengusung pendekatan berbeda dari sekolah konvensional. Tidak ada seleksi akademik dalam penerimaan siswa. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaaan akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa dengan dukungan profesional serta perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (Unpad).
Sebelum memulai tahun ajaran baru, siswa akan menjalani pelatihan fisik dan karakter di asrama, dengan fokus pada kesehatan jasmani, keberanian, dan kepercayaan diri.
“Programnya tidak hanya menyoroti aspek positif, tapi juga membentuk keberanian dan kepercayaan diri siswa,” ujar M. Nuh.
Saat ini, Kemensos masih menghitung unit cost per siswa per tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan berkeadilan, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi institusi pendidikan, tapi juga simbol kehadiran negara untuk anak-anak dalam kondisi ekonomi rentan. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan melahirkan generasi unggul masa depan. (usm/hdl)
