Jakarta (pilar.id) – Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali disalurkan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Juli 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari tahap ketiga atau triwulan ketiga (Juli-September 2025) dan berlangsung bersamaan dengan penyelesaian pencairan tahap kedua (April-Juni) yang masih berjalan.
BPNT adalah program strategis yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan gizi keluarga kurang mampu.
Dana bantuan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik masing-masing KPM, yang tersedia di bank-bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI) atau melalui PT Pos Indonesia, tergantung wilayah domisili penerima.
Pencairan Bertahap, Cek Status Berkala
Hingga awal Juli 2025, proses pencairan BPNT dilakukan secara bertahap, dan masyarakat diimbau aktif memantau status bansos.
Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan akses mudah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id serta aplikasi “Cek Bansos” yang dapat diunduh melalui smartphone.
Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data alamat sesuai KTP, masyarakat bisa mengetahui status pencairan bansos secara real time.
Penyaluran PKH dan Sembako Sudah 80 Persen
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa per 1 Juli 2025, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau lebih dari 8 juta KPM (80,49%), dengan total anggaran sebesar Rp5,8 triliun.
Sementara itu, bansos Program Sembako telah diterima oleh 15 juta KPM (84,71%), dengan total penyaluran mencapai Rp9,2 triliun. Selain itu, bansos tambahan atau penebalan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan juga telah dikucurkan kepada 15 juta KPM, dengan nilai total Rp6,19 triliun.
“Sesuai arahan Presiden, bansos Kuartal II dan penebalan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus Ipul melalui keterangan resmi yang dikutip dari laman Kementerian PANRB.
3 Juta KPM dalam Proses Migrasi ke Bank Himbara
Meski angka penyaluran sudah tinggi, sekitar 3 juta KPM masih belum menerima bansos akibat proses migrasi dari penyaluran tunai via PT Pos ke sistem non-tunai melalui rekening bank Himbara.
Langkah ini merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai.
Khusus untuk kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, dan masyarakat terpencil, tetap akan menggunakan penyaluran tunai apabila tidak memiliki akses ke layanan perbankan.
Detail KPM yang Masih dalam Proses
Program PKH:
- 1.315.886 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
- 629.513 KPM adalah penerima baru (exclusion error)
- Total belum salur: 1.945.399 KPM
Program Sembako:
- 1.953.139 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
- 770.376 KPM adalah penerima baru
- Total belum salur: 2.723.515 KPM
Total keseluruhan:
- 3.606.515 KPM masih dalam proses
- 610.333 KPM sudah berhasil membuka rekening kolektif (burekol) dan siap disalurkan
“Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” kata Gus Ipul.
Proses burekol memerlukan waktu karena menyangkut pembukaan rekening baru, pengumpulan identitas, pembuatan kartu, hingga distribusi ATM. Gus Ipul meminta maaf kepada masyarakat yang belum menerima bansos dan menegaskan bahwa seluruh bantuan tetap akan dicairkan sesuai ketentuan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Himbara agar prosesnya makin cepat. Insya Allah ke depan makin akurat dan lancar, dan bantuan akan sampai ke semua KPM yang berhak,” ujar Gus Ipul menambahkan.
Kemensos juga menyampaikan bahwa jika status bantuan sudah menunjukkan “Disalurkan” atau “SP2D Terbit”, maka dana sedang dalam proses dan akan segera masuk ke rekening KKS. KPM diminta untuk mengecek saldo KKS mereka secara berkala di ATM bank Himbara terdekat. (usm/hdl)
