Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 tidak mengalami kenaikan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kebijakan ini diambil agar masyarakat tidak terbebani, meski kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat.
Menurut Eri, upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan menaikkan PBB. Sebagai gantinya, ia meminta kejujuran para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.
“Kalau kami tidak menaikkan PBB, maka harus ada kejujuran dari para wajib pajak. Misalnya, pajak hotel atau restoran, jumlahnya berapa ya sampaikan apa adanya, jangan dikurangi,” ujar Eri, Jumat (15/8/2025).
Eri menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat sepenuhnya akan kembali dalam bentuk pembangunan kota. Pajak juga digunakan untuk mendukung program-program pro-rakyat, seperti bantuan warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara. Maka, kejujuran dalam membayar pajak adalah bentuk gotong royong sebagaimana diajarkan Pancasila dan agama,” tegasnya.
Pilih Skema Pembiayaan Alternatif
Untuk pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya bersama DPRD memilih skema pembiayaan alternatif. Langkah ini diambil agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus menaikkan PBB.
“Kalau kita menunda pembangunan tiga tahun, bunga pinjamannya akan lebih besar. Karena itu, lebih baik kita kerjakan sekarang agar ada perubahan nyata di Kota Surabaya,” jelas Eri.
Ia menilai infrastruktur menjadi kunci untuk menggerakkan perekonomian Surabaya. Tanpa dukungan pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai potensi maksimal.
Optimalisasi PAD Tanpa Naikkan PBB
Lebih lanjut, Eri menyampaikan setiap kepala daerah memiliki strategi berbeda untuk meningkatkan PAD. Namun, Pemkot Surabaya memilih mengoptimalkan potensi pajak yang ada tanpa menaikkan PBB.
“Ketika kita bisa mengoptimalkan PAD dari sektor lain, kenapa harus membebani masyarakat dengan kenaikan PBB? Banyak inovasi yang bisa kita lakukan, termasuk lewat kejujuran membayar pajak restoran, parkir, dan hotel,” ungkapnya.
Ia pun menutup dengan ajakan agar seluruh elemen masyarakat bergotong royong menjaga Surabaya tetap maju.
“Surabaya bergerak melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya. (usm/hdl)
