New York (pilar.id) – Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menguat dalam Sidang Umum PBB ke-80 yang digelar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Selasa (24/9). Sejumlah pemimpin dunia menyuarakan pentingnya solusi dua negara, meski menghadapi penolakan dari Amerika Serikat dan Israel.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa situasi di Gaza telah memasuki tahun ketiga penuh horor. Ia menyebut skala kehancuran dan korban jiwa di wilayah itu sebagai yang terburuk selama masa kepemimpinannya. Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, serta akses kemanusiaan tanpa hambatan.
“Jawaban yang paling realistis bagi perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah adalah solusi dua negara,” tegasnya.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengecam serangan teror Hamas namun menegaskan bahwa keberlangsungan hidup rakyat Palestina hanya mungkin terjamin melalui pembentukan negara merdeka.
Dukungan senada datang dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmen penuh Indonesia pada solusi dua negara serta kesiapan mengirim hingga 20.000 personel untuk membantu menjaga perdamaian di Gaza atau wilayah lain. “Indonesia ingin Palestina dan Israel hidup merdeka, aman, dan terbebas dari ancaman terorisme,” ujar Prabowo.
Raja Abdullah II dari Yordania menekankan bahwa keamanan hanya dapat tercapai jika Palestina dan Israel hidup berdampingan. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev juga menekankan perlunya penghentian segera konflik serta dukungan pada prinsip solusi dua negara sesuai resolusi PBB.
Dukungan Eropa untuk Palestina
Sidang ini juga menjadi momentum bersejarah dengan bergabungnya sejumlah negara Eropa dalam pengakuan resmi terhadap Palestina. Prancis, Luksemburg, Belgia, Malta, dan Monako mengumumkan langkah tersebut, diikuti Kanada, Inggris, Australia, serta Portugal.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Paris berkomitmen mewujudkan solusi dua negara. “Waktu bagi perdamaian telah tiba. Kita harus berupaya keras menjaga agar peluang solusi dua negara tetap hidup,” ujarnya.
Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden menambahkan bahwa pengakuan ini adalah awal dari komitmen baru pada diplomasi, dialog, dan perdamaian.
Sementara itu, Amerika Serikat tetap menolak langkah tersebut. Washington bahkan tidak menghadiri sesi sidang dan menolak memberikan visa bagi delegasi Palestina untuk hadir di New York. (hdl)
