Riau (pilar.id) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkomitmen memperkuat tata kelola Program Pemenuhan Gizi Nasional melalui pendekatan hukum. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelanggaran Hukum dalam Tata Kelola Program Pemenuhan Gizi Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada Rabu, 24 September 2025.
Kegiatan ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi para Koordinator Wilayah, Kepala Regional, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan BGN. Tujuannya adalah agar seluruh pelaksana program dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa kepatuhan hukum adalah pondasi utama dalam menciptakan tata kelola program yang bersih dan akuntabel.
“Mematuhi aturan tata kelola bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bukti komitmen kita menjaga kepercayaan publik dan memastikan masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Hidayati.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari data atau laporan semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Setiap upaya kita pada akhirnya bermuara pada senyum anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Itulah motivasi utama Kepala SPPG dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Dukungan terhadap inisiatif BGN juga datang dari Pemerintah Provinsi Riau. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, yang hadir mewakili Gubernur Riau, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Penguatan tata kelola program gizi memiliki nilai strategis karena sejalan dengan program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah Riau mendukung penuh langkah BGN ini,” ujar Yan.
Ia pun optimistis bahwa keberhasilan program ini akan menjadi modal penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada pembangunan manusia unggul dan berintegritas.
Komitmen BGN untuk Tata Kelola yang Bersih
Melalui penyuluhan ini, BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses dalam penyelenggaraan program gizi nasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.
Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menempatkan integritas sebagai landasan utama dalam setiap pelayanan publik. (ret/hdl)