Surabaya (pilar.id) – Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi nasional dengan menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Jawa Timur mencatatkan 4.716 desa mandiri atau sekitar 23 persen dari total 20.503 desa mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Capaian ini sekaligus menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 17,34 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 4.019 desa mandiri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kerja kolaboratif masyarakat desa, pemerintah daerah, serta para pendamping desa dalam mendorong percepatan kemandirian desa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa harus menyentuh aspek paling mendasar, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga pelayanan kesehatan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data nasional terkini, Indonesia memiliki 20.503 desa mandiri, 23.579 desa maju, 21.813 desa berkembang, 4.672 desa tertinggal, dan 4.694 desa sangat tertinggal.
Sejak 2021, perkembangan jumlah desa mandiri di Jawa Timur menunjukkan tren positif: dari 697 desa mandiri pada 2021, meningkat menjadi 1.490 pada 2022, 2.800 pada 2023, dan 4.019 desa mandiri pada 2024.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun terus menggulirkan berbagai program strategis untuk memperkuat pembangunan desa, salah satunya adalah Program Desa Berdaya yang telah berjalan sejak 2021 di 538 desa pada 29 kabupaten/kota.
Program ini mendampingi desa-desa dalam mengenali ikon potensial yang bisa diberdayakan secara ekonomi sehingga memiliki tematik dan kekhasan tersendiri.
Selain itu, program Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara) kini telah diterapkan di 149 desa wisata. Inisiatif ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara desa dan kota, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
Pemprov Jatim juga menghadirkan inovasi melalui Program Desa Devisa, yang bertujuan memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar ekspor. Program ini menyediakan mentor ahli untuk mendampingi pelaku usaha desa dalam meningkatkan kualitas produk dan akses pasar.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa pemberdayaan ekspor bisa dimulai dari lini terkecil, yakni desa. Dengan pemetaan wilayah yang memiliki produk unggulan atau komplementer, desa-desa dapat saling memperkuat dan memperluas jangkauan pasar.
Harapannya, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekspor daerah, tetapi juga pada kesejahteraan pengrajin dan pelaku UMKM di desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga aktif melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap dinamika zaman.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Timur untuk terus meningkatkan statusnya menuju desa mandiri dan berdaya saing.
Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa tersebut didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa tahun 2025, yang meliputi enam dimensi utama: layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Indeks ini berperan sebagai instrumen strategis dalam koordinasi lintas sektor, pemetaan tipologi desa, dan penetapan prioritas penggunaan dana desa secara tepat sasaran. (rio)
