Tel Aviv (pilar.id) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, memperingatkan bahwa langkah parlemen Israel (Knesset) untuk memulai proses aneksasi wilayah Tepi Barat dapat mengancam rencana perdamaian yang tengah diupayakan Presiden Donald Trump guna mengakhiri konflik di Gaza.
“Itu memang hasil pemungutan suara di Knesset, tetapi presiden sudah menegaskan bahwa langkah seperti itu tidak kami dukung saat ini. Aneksasi berpotensi mengancam kesepakatan damai,” ujar Rubio kepada wartawan sebelum berangkat ke Israel, Rabu malam (23/10).
Kunjungan Rubio ke Israel, yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS, merupakan bagian dari upaya Washington untuk menjaga gencatan senjata rapuh antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance juga telah mengunjungi Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu. Vance dijadwalkan melanjutkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer sebelum meninggalkan negara itu pada Kamis.
Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri, kunjungan Rubio bertujuan untuk mendukung implementasi rencana 20 poin Presiden Trump guna mengakhiri perang di Gaza.
Langkah Kontroversial Knesset
Pada hari yang sama, Knesset memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang yang akan menerapkan hukum Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat — langkah yang dianggap setara dengan aneksasi oleh banyak pihak internasional.
Sekitar 700.000 pemukim Israel kini tinggal di berbagai permukiman di Tepi Barat, wilayah yang secara hukum internasional dianggap ilegal oleh PBB. Namun, pemerintah Israel berdalih bahwa wilayah tersebut memiliki ikatan historis dan religius dengan bangsa Yahudi, dan menolak gagasan pembentukan negara Palestina.
Pemungutan suara awal itu disetujui dengan 25 suara setuju dan 24 menolak dari total 120 anggota parlemen, sementara partai Likud pimpinan Netanyahu tidak mendukung rancangan tersebut. RUU lain yang diajukan partai oposisi untuk mencaplok permukiman Maale Adumim dekat Yerusalem disetujui dengan 31 suara berbanding 9.
Langkah ini terjadi sebulan setelah Presiden Trump menegaskan tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.
Tekanan Internasional dan Respons Arab
Wacana aneksasi ini juga memicu reaksi keras dari Uni Emirat Arab (UEA) — salah satu negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang ditengahi Trump pada masa jabatan pertamanya.
Pejabat senior UEA, Anwar Gargash, dalam forum Reuters NEXT Gulf Summit di Abu Dhabi, menyatakan bahwa negaranya menganggap aneksasi sebagai garis merah dan telah berupaya mencegah langkah tersebut.
Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional UEA Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan juga membahas perkembangan terkait gencatan senjata Gaza bersama utusan AS Steve Witkoff dan penasihat senior Trump, Jared Kushner, pada Rabu (23/10), menurut laporan kantor berita resmi WAM.
Pertemuan di Abu Dhabi tersebut dilakukan setelah Witkoff dan Kushner menyelesaikan kunjungan mereka ke Israel, dalam rangka memperkuat komitmen diplomatik untuk menjaga stabilitas kawasan.
Latar Belakang Politik
Pemerintahan Netanyahu, yang dikenal sebagai pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel, telah mempercepat pembangunan permukiman sejak 2022. Langkah ini dinilai memperburuk hubungan dengan sekutu Barat dan menjadi hambatan utama bagi upaya perdamaian Timur Tengah.
Wacana aneksasi juga muncul sebagai reaksi terhadap pengakuan negara-negara Barat terhadap negara Palestina pada September lalu. Namun, tekanan dari Washington membuat Netanyahu menunda langkah tersebut.
Peringatan Marco Rubio menandai tensi diplomatik baru antara Washington dan Tel Aviv, di tengah upaya keras Amerika Serikat untuk menjaga gencatan senjata dan menyelamatkan rencana perdamaian Trump di Gaza.
Jika Israel tetap melanjutkan langkah aneksasi, banyak pengamat menilai proses perdamaian yang rapuh bisa runtuh sepenuhnya dan memicu eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. (usm/hdl)
