Jakarta (pilar.id) – Generasi muda Indonesia, khususnya Gen Z, menegaskan tuntutan mereka terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menangani krisis iklim. Di tengah peringatan Sumpah Pemuda, mereka menyuarakan keresahan atas dampak perubahan iklim yang semakin parah dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum cukup ambisius.
Isu ini dibahas dalam Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet bertajuk “Gen Z Menagih Tanggung Jawab Iklim” yang digelar pada 28 Oktober 2025. Diskusi menghadirkan dua narasumber: Febriani Nainggolan, Campaign & Communication Staff Climate Rangers, dan Dian Irawati, Co-Founder Kawula17.
Kesadaran Gen Z terhadap Krisis Iklim Meningkat
Hasil riset Climate Rangers terhadap 382 responden Gen Z di Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda menyadari dampak langsung dari perubahan iklim terhadap kehidupan mereka. Namun, sebanyak 95,5% responden masih memandang krisis iklim sebatas fenomena cuaca ekstrem, tanpa memahami kompleksitas dampak lainnya.
“Dampak krisis iklim itu sangat kompleks, termasuk pada kesehatan fisik dan mental, ketahanan pangan, hingga kerusakan infrastruktur akibat bencana seperti banjir dan rob,” jelas Febriani Nainggolan.
Febri menambahkan, generasi yang lahir pada 2020 akan menghadapi tantangan iklim jauh lebih berat — gelombang panas tujuh kali lebih sering, kekeringan tiga kali lebih lama, dan banjir besar dua kali lebih intens dibanding generasi sebelumnya.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Minimnya Pelibatan Anak Muda
Menurut Febri, tanggung jawab terbesar dalam menghadapi krisis iklim berada di tangan pemerintah. Namun, 62,4% responden menilai pelibatan anak muda masih bersifat tokenisme atau sekadar formalitas.
“Orang muda sering hanya diundang sebagai simbol, bukan benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal kitalah yang paling merasakan dampaknya,” tegas Febri.
Moderator diskusi, Fiorentina Refani, juga menyoroti absennya perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang diundang dalam acara tersebut.
“Jangan hanya melibatkan Gen Z untuk meramaikan panggung. Masukan mereka harus diakomodasi. Pemerintah harus berani mengubah kebijakan dan mengambil sikap lebih ambisius dalam mengurangi emisi,” ujarnya.
Semakin Banyak Anak Muda Jadi Aktivis Lingkungan
Sementara itu, Dian Irawati dari Kawula17 memaparkan hasil riset publik yang dilakukan pada kuartal ketiga 2025 terhadap 404 responden. Survei tersebut menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah (33%) dan kerusakan lingkungan akibat tambang (32%) menjadi dua isu utama yang paling dikeluhkan masyarakat.
“Dalam dua tahun terakhir, kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan ekosistem dan keadilan lingkungan meningkat signifikan,” ujar Dian.
Ia mencontohkan maraknya kampanye lingkungan seperti #SaveRajaAmpat dan #SavePulauPadar, yang menggugah perhatian publik terhadap kerusakan alam dan perampasan hutan adat.
Survei terpisah Kawula17 terhadap 1.342 responden muda juga menunjukkan peningkatan aktivisme anak muda, dengan 42% menjadi participant dan 35% menjadi activist yang aktif dalam isu lingkungan, HAM, gender, dan antikorupsi.
“Anak muda sering dipandang sebagai beban, padahal mereka kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan seharusnya dilibatkan sebagai aktor utama,” tegas Dian.
Tuntutan Gen Z: Dari Transisi Energi hingga Keadilan Iklim
Febri menegaskan bahwa dunia telah berkomitmen melalui Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dibanding tingkat pra-industri. Namun, saat ini suhu bumi telah meningkat 1,3°C, dan dalam skenario paling optimistis diperkirakan bisa mencapai 1,9°C.
“Kebijakan iklim Indonesia masih belum cukup ambisius. Emisi justru meningkat, bahkan dengan bantuan sektor kehutanan,” ujar Febri.
Melalui jaringan Climate Rangers yang tersebar di 32 provinsi, para aktivis muda menuntut pemerintah dan dunia untuk:
- Menetapkan kebijakan iklim yang adil dan ambisius,
- Mendorong transisi energi berkeadilan,
- Menjamin keadilan finansial dan pertanggungjawaban historis, serta
- Memastikan partisipasi bermakna orang muda dalam proses kebijakan.
Bagi Pemerintah Indonesia, tuntutan yang disampaikan meliputi pengesahan kebijakan berkeadilan iklim, penghentian solusi palsu, percepatan transisi energi, dan pendanaan bagi solusi rakyat.
Suara Gen Z untuk Masa Depan Bumi
Pesan utama dari generasi muda jelas: mereka menolak untuk menjadi penonton dalam perjuangan menghadapi krisis iklim. Gen Z menuntut keberanian politik dan kebijakan konkret dari pemerintah agar masa depan bumi tetap layak dihuni.
Sebagaimana disampaikan Febri, “Kita tidak meminta terlalu banyak. Kita hanya meminta masa depan yang bisa kita tinggali dengan layak.” (usm/hdl)
