Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menerima penghargaan bergengsi dari Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional (SPHR) untuk petani hutan di daerahnya pada periode 2024-2025.
Keberhasilan ini juga mencerminkan upaya Pemprov Jatim dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTH) untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan yang sesuai dengan standar internasional FSC.
Penganugerahan ini berlangsung dalam acara Apresiasi Standar Sertifikasi FSC dan Kemitraan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) di Hotel Premier Place, Sidoarjo pada Selasa, 16 Desember 2025. Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, mewakili Gubernur Khofifah. Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan ini, yang menurutnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Jawa Timur.
Keseimbangan Ekosistem dan Manfaat Sosial Ekonomi
Khofifah menegaskan bahwa pengelolaan hutan di Jawa Timur tidak hanya berfokus pada kelestarian ekosistem, tetapi juga pada manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Ia menjelaskan bahwa pemulihan ekosistem harus sejalan dengan dampak sosial ekonomi yang dapat dinikmati oleh warga lokal.
“Pemulihan ekosistem itu harus berseiring dengan dampak sosial ekonominya. Sehingga perlu mencari solusi terbaik,” tambah Khofifah. Pendekatan ini, kata Khofifah, terbukti berdampak positif dalam menguatkan Nilai Tambah Ekonomi (NTE) produk dari Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur. Bahkan, capaian NTE KTH Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Capaian Ekonomi yang Mengagumkan
Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa pada 10 Desember 2024, Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar, yang menyumbang 47,57% dari total NTE KTH nasional. Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, Jawa Timur kembali mencatatkan capaian tertinggi dengan NTE sebesar Rp1,61 triliun, yang setara dengan 48,30% dari NTE KTH Nasional.
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini telah membuktikan bahwa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan beriringan. Hasilnya, produk-produk dari hutan rakyat tidak hanya memberi manfaat ekonomi langsung bagi petani hutan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem hutan di Jawa Timur.
Sertifikasi FSC dan Dampak Pengelolaan Hutan Rakyat
Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi FSC untuk hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat yang tersertifikasi FSC di provinsi ini terus bertambah, dan hingga kini telah mencapai 20.531 hektare, atau lebih dari 55% dari total area hutan kelola masyarakat bersertifikat FSC di Indonesia.
Khofifah menekankan pentingnya sertifikasi FSC bagi keberlanjutan hutan rakyat. “Ketika pengelolaan hutan mengikuti standar FSC, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menguatkan ekonomi rakyat. NTE KTH yang tertinggi nasional menjadi bukti bahwa kelestarian dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan,” tegasnya.
Momentum Meningkatkan Pengelolaan Hutan Rakyat
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap penghargaan dari FSC Asia Pacific ini akan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen menjaga pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan berdampak positif. Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan di Jawa Timur tidak hanya berhenti pada aspek kelestarian ekosistem, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan.
“Penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek kelestarian semata. Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan, ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh. Inilah esensi dari pengelolaan hutan lestari yang berdampak,” pungkasnya.
Penghargaan yang diterima oleh Gubernur Khofifah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari FSC Asia Pacific menggambarkan komitmen daerah ini dalam mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan. Dengan terus mengedepankan keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
Jawa Timur menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penerapan pengelolaan hutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menguntungkan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan ekosistem hutan di Indonesia. (rio)
