Jakarta (pilar.id) – Sidang perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 resmi digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Selasa (31/3/2026). Persidangan berlangsung di ruang sidang utama yang berlokasi di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, dengan menghadirkan sejumlah terdakwa dari unsur militer dan sipil, termasuk warga negara asing.
Dalam perkara ini, mantan perwira tinggi TNI Angkatan Laut, Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc., duduk sebagai terdakwa utama bersama Thomas Anthony Van Der Heyden, warga negara Amerika Serikat. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Gabor Kuti Szilard asal Hungaria, masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Majelis hakim yang menangani perkara ini dipimpin oleh Mayjen TNI Arwin Makal, didampingi Marsda TNI Mertusin serta Laksda TNI Nur Sari Bahtiana. Persidangan juga melibatkan tim penuntut koneksitas yang merupakan gabungan antara Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum dari Jampidmil Kejaksaan Agung RI, mencerminkan koordinasi lintas institusi dalam penanganan kasus ini oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Agung RI.
Dalam pembacaan dakwaan, tim penuntut mengungkap dugaan adanya praktik melawan hukum dalam proses pengadaan satelit yang dinilai tidak transparan serta tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Perusahaan Navayo International AG yang ditunjuk dalam proyek tersebut disebut tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis sesuai kontrak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.
Terdakwa Leonardi hadir dalam persidangan dengan didampingi tim penasihat hukum dari unsur militer dan sipil, sementara Thomas Anthony Van Der Heyden juga memperoleh pendampingan dari kuasa hukum sipil. Persidangan berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan, yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan agenda tanggapan dari pihak terdakwa.
Melalui proses hukum ini, TNI menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Institusi militer juga menekankan pentingnya penegakan disiplin internal, dengan memberikan penghargaan bagi prajurit berprestasi serta sanksi tegas bagi pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek strategis nasional di bidang pertahanan dan teknologi satelit, sekaligus menunjukkan upaya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang melibatkan lintas negara dan institusi. (usm)
