Manado (pilar.id) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar di Manado, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang menunjukkan skor Sulawesi Utara berada di angka 73,03. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya sehingga status demokrasi provinsi tersebut bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.
Rapat koordinasi dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Pusat yang terdiri dari Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, kegiatan juga melibatkan Tim Pokja IDI Provinsi Sulawesi Utara dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Penurunan skor tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat mengingat Indeks Demokrasi Indonesia merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.
Evaluasi Jadi Dasar Perbaikan Kualitas Demokrasi
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap capaian IDI bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan demokrasi di daerah.
Menurut Heri, indeks demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi publik, serta perlindungan hak-hak demokratis masyarakat.
Ia menegaskan bahwa proses evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari kelemahan pemerintah daerah. Sebaliknya, hasil pengukuran tersebut menjadi bahan refleksi bersama guna memahami tantangan yang dihadapi sekaligus menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Kemenko Polkam menilai peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas.
Fokus Identifikasi Indikator yang Memengaruhi Penurunan Skor
Dalam rapat koordinasi tersebut, Tim IDI Pusat bersama Tim Pokja IDI Sulawesi Utara melakukan pembahasan terhadap sejumlah indikator yang memengaruhi capaian indeks demokrasi di daerah.
Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan skor sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan program perbaikan yang terukur dan berkelanjutan sehingga kualitas demokrasi di Sulawesi Utara dapat kembali meningkat pada periode pengukuran berikutnya.
Selain membahas aspek teknis pengukuran, forum juga menjadi ruang koordinasi antarinstansi untuk memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Peningkatan IDI
Kemenko Polkam menekankan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai indikator demokrasi dapat terus mengalami perbaikan.
Melalui koordinasi yang lebih intensif, pemerintah berharap Sulawesi Utara mampu meningkatkan kembali status demokrasinya sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perbaikan capaian IDI juga dinilai penting karena berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik, stabilitas sosial-politik, serta iklim pembangunan daerah. Dengan demokrasi yang semakin sehat, pemerintah meyakini kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan.
Karena itu, hasil evaluasi yang dilakukan di Manado diharapkan menjadi pijakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kehidupan demokrasi di Sulawesi Utara sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. (usm)
