Medan (pilar.id) – Opsi penggunaan Kurikulum Prototipe yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar terus meraih dukungan. Para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik opsi penerapan Kurikulum Prototipe yang akan diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai upaya pemulihan pendidikan akibat pandemi.
Kurikulum Prototipe diyakini mampu membantu sekolah mengatasi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss) akibat tidak optimalnya pembelajaran selama dua tahun terakhir.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sofyan Tan menyatakan menyambut baik adanya opsi Kurikulum Prototipe yang dinilai dapat mengurangi beban siswa dan guru karena materi yang disajikan lebih sederhana dan fleksibel.
Kurikulum ini, katanya, menyasar pada materi esensial sehingga guru punya cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi.
“Bukan menghapus (kurikulum sebelumnya) tapi ini lebih efisien. Inilah kebijakan umumnya. Saya menyetujui kurikulum ini untuk dilaksanakan di Indonesia,” jelasnya di hadapan peserta kegiatan Sosialisasi Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Jumat (14/1/2022) lalu.
Kemendikbudristek telah melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap Kurikulum Darurat yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah di masa pandemi.
Hasilnya, penerapan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak learning loss akibat pandemi secara signifikan. Studi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menunjukkan bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya.
Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss numerasi dan literasi, penggunaan Kurikulum Darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi).
Dengan kata lain, hasil riset menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang melakukan penyesuaian terhadap kurikulumnya di masa pandemi cenderung dapat meminimalisir dampak kehilangan pembelajaran.
Kurikulum Darurat dinilai efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk melakukan fleksibilitas dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid (teach at the right level) dan muatan lokal.
“(Kurikulum) perlu mengakomodasi partisipasi masyarakat dan stakeholder agar apa yang diajarkan relevan,” imbuh Sofyan.
Sementara Kepala BSKAP, Kemendikbudristek, Anindito Aditomo meyakini bahwa komponen penting dalam proses pendidikan adalah ketika materi/konteks pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi kerangka pemikiran dalam melakukan penyesuaian kurikulum.
“(Saat ini) antara apa yang dipelajari (konteks) dengan penerapannya sangat berbeda. Kenapa kita sesuaikan kurikulum adalah untuk mengatasi learning crisis,” tekannya.
Merujuk data PISA, Anindito menyampaikan, hanya sedikit peserta didik di Indonesia yang menguasai keterampilan dasar pada literasi dan numerasi hingga tingkat SMP dan sederajat.
Kesenjangan di bidang pendidikan dan ekonomi ini katanya, akan menjadi ‘bom waktu’ bagi generasi yang akan merambah ke sektor lain yakni sosial dan politik. Kurikulum yang relevan menurutnya merupakan instrumen yang sangat berpengaruh untuk mencegah kesenjangan terutama bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun geografis.
“Tidak cukup hanya dengan (penyesuaian) kurikulum, tapi juga kita rancang program Merdeka Belajar sebagai prioritas dalam menangani krisis belajar,” ujarnya seraya mengajak agar seluruh ekosistem pendidikan mendukung perbaikan kurikulum secara sistemik.
Ia yakin, kurikulum berkontribusi dalam mengoptimalisasikan pola ajar para pendidik. Terbukti, dengan penerapan Kurikulum Darurat ada dampak positif yang signifikan dalam capaian belajar siswa.
“Kita terapkan Kurikulum Prototipe ini terbatas pada Sekolah Penggerak agar bisa mendapat umpan balik dulu. Tidak ada seleksi bagi sekolah lain yang ingin menjalankan Kurikulum Prototipe, kita dukung. Yang ada hanya pendaftaran dan pendataan,” tegas Kepala BSKAP.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris BSKAP, Suhadi menyebut, pengembangan kurikulum adalah sebuah keharusan agar acuan pembelajaran dapat selaras dengan karakter peserta didik dan sesuai perkembangan zaman.
“Kegiatan sosialisasi ini adalah upaya kami agar kebijakan kurikulum bisa dipahami dengan baik oleh ekosistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, untuk menerima umpan balik agar Kurikulum Prototipe bisa diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.
Guna mendukung implementasi Kurikulum Prototipe, Kepala LPMP Sumut, Afrizal mengimbau para pemangku kebijakan di wilayahnya untuk memahami kurikulum ini secara komprehensif.
Dalam paparan ia menyampaikan beberapa tahapan implementasi Kurikulum Prototipe berdasarkan kesiapan dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Tahap pertama adalah kompleksitas sederhana dengan mengikuti contoh yang telah disediakan/dilatihkan. Tahap kedua yakni kompleksitas dasar dengan melakukan modifikasi mengacu pada contoh yang disediakan/dilatihkan.
Tahap ketiga adalah kompleksitas sedang dengan melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga seolah dan masyarakat secara terbatas. Tahap keempat adalah kompleksitas tinggi yaitu melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas.
“Semua fasilitas sudah disiapkan. Tidak mesti di satu sekolah semua kelas, namun kelas tertentu bisa dipilih sebagai sampel. Dinas Pendidikan Daerah harus pahami dulu, pelajari, lalu putuskan, dan siapkan,” ujar Afrizal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin juga menyinggung pentingnya kompetensi teknis (hard skills) dan nonteknis (soft skills) untuk dikuasai peserta didik.
Ia mengingatkan agar titik tumpu penyesuaian kurikulum tidak melupakan kedua kompetensi tersebut untuk berjalan seimbang. Lebih dari itu, peserta didik juga harus memahami budaya dan lingkungannya agar saat terjun ke masyarakat dapat menghasilkan karya yang bermanfaat dalam membangun peradaban dan menjaga keberlangsungan hidup alam sekitar.
Syaifuddin menyatakan dukungannya untuk kurikulum yang menjadikan Indonesia lebih baik. Ia berharap penyesuaian kurikulum dapat memperkuat pembangunan iklim pendidikan ke arah yang lebih baik.
“Bukan hanya menamatkan siswa saja tapi juga mengantarkan mereka menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya,” pungkas dia. (ret/hdl)