Jakarta (pilar.id) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong sinergi kementerian/lembaga (K/L) capai target RPJMN sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan penurunan stunting di tahun 2024. Pemerintah optimis dapat mewujudkan sinergi program lintas K/L yang tepat sasaran di tahun 2022.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Erni Agustina menyampaikan, upaya yang telah dilakukan KPPPA sebagai instansi pengampu isu perempuan dan anak yang erat kaitannya dengan permasalahan gizi ibu, remaja perempuan dan anak.
“KPPPA banyak mensinergikan kegiatan-kegiatan kami yang berkaitan dengan isu stunting. Diantaranya kami telah membentuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk mengedukasi keluarga di Indonesia dengan memasukan muatan isu stunting kedalamnya. Edukasi juga kami lakukan kepada anak-anak Indonesia melalui pentingnya pemenuhan gizi dan stunting kepada Forum Anak yang tersebar di 32 Provinsi dan 416 Kabupaten/Kota,” ungkap Erni, Jumat (21/1/2022).
Erni menegaskan, jenis makanan bergizi yang dikonsumsi anak merupakan indikator penilaian dalam Kota Layak Anak yang akan mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam memperhatikan gizi masyarakat termasuk gizi ibu dan anak.
Isu perkawinan anak juga menjadi isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo kepada KPPPA yang sangat terkait dengan isu stunting. Pihaknya berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak pada daerah yang tinggi angka perkawinan anaknya. Pada saat yang bersamaan, KPPPA menekankan edukasi terhadap stunting.
“Hal ini dikarenakan pernikahan di usia anak sangat berpotensi meningkatkan risiko melahirkan anak-anak yang stunting,” ungkapnya.
KPPPA telah melakukan koordinasi yang intensif dengan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Desa Bebas Stunting Serta Kampung Keluarga Berkualitas.
Sementara itu Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan, Muhadjir Effendy bilang, prevalensi stunting di tahun 2019-2021 mengalami penurunan, namun butuh inovasi untuk menurunkan 3-3,5 persen pertahun sehingga target 14 persen sesuai RPJMN dapat tercapai.
“Diperlukan sinergi dan koordinasi antara 19 K/L terkait untuk mendorong percepatan penurunan stunting,” ungkap Muhadjir. (her/fat)
