Mataram (pilar.id) – Kasus Murtede atau Amaq Sinta yang menewaskan dua begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menuai kontroversi.
Seperti banyak diberitakan, Murtede akhirnya dijadikan tersangka pembunuhan begal meski berdalih membela diri. Sementara menurut pengakuannya, dia hanya melakukan perlawanan gara-gara diserang begal dengan samurai.
Menghadapi dua begal yang terang-terangan menyerang dengan senjata tajam, Murtede nekad menyerang balik meski berbekal pisau dapur. Melihat dua rekannya roboh bersimbah darah, dua begal lainnya melarikan diri.
Peristiwa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (10/4/2022) dini hari itu membawa Murtede yang terluka parah ke kantor Polsek Praya Timur dan kemudian dijadikan tersangka.
Menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, Murtede harusnya tidak bisa dilabeli tersangka dan dikenakan pasal pidana.
“Terkait tindakan korban begal yang menewaskan dua pelaku begal demi pembelaan dirinya atas penggeroyokan komplotan begal yang dilakukan seketika oleh para begal maka tidak patut dilabelin Tersangka,” katanya Jumat (15/4/2022) malam.
Hal itu, kata dia, mengingat perbuatan atau keadaannya bukanlah sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik, menurut Azmi, dalam kasus ini kurang teliti dalam memetakan dan mencari termasuk mengumpulkan bukti.
Kalau penyidik teliti dan cermat semestinya akan membuat terang dan jelas atas peristiwa pidana ini, sehingga tidak menimbulkan dialektika publik seperti saat ini.
Karenanya mengacu Pasal 49 KUHP menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat, sekaligus sebagai upaya dari dirinya yang tidak dapat dihindarinya atas sebuah keadaan yang terpaksa.
Sehingga berdasarkan perintah pasal ini dan fakta yang ada, maka perbuatan ini semestinya oleh penyidik sejak awal menjadi pengecualian dan harus dihentikan demi hukum karena tindakannya ini tidak dapat dihukum bukan pula melabeli status tersangka.
Adapun payung hukum yang dapat digunakan penyidik Pasal 7 huruf i KUHAP dan Pasal 109 KUHAP, yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan.
Jadi tidak perlu perkara dengan karakteristik seperti ini, bagi korban begal yang membela diri ditahan apalagi sampai tahap pengadilan, ini tidak efektif.
Apalagi bukti dan fakta ini secara umum dapat dibayangkan dan sudah diketahui penyidik, bahwa ini adalah daya paksa absolut mengingat ia tidak dapat berbuat lain, dan ini sudah tergambar pada posisi kasus dan hasil pemeriksaan polisi yang telah clear, bahwa ia adalah korban begal dan demi membela diri.
Selanjutnya bagi begal yang sudah terbiasa melakukan pencurian dengan cara-cara kekerasan sampai para begal pun sudah tahu risiko maksimal-nya jika ketahuan atau ada perlawanan akan membunuh atau terbunuh.
Apalagi begal yang mabuk dan sudah menyiapkan senjata tajam. “Jadi, sangat relevan yang dilakukan oleh Murtede sebagai membela diri, kehormatan atas badan atau barangnya,” ucapnya.
Karenanya jika memang penyidik sudah menemukan fakta, bahwa perbuatan tersebut guna pembelaan diri yang darurat atau keadaan terpaksa, maka dalam hukum memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.
Sehingga perbuatan tersebut dianggap sah, termasuk dalam pembelaan terpaksa juga menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatannya dalam hal ini atas perbuatannya yang membunuh kedua begal tersebut, tuturnya. (usm/hdl/antara)
