Jakarta (pilar.id) – Penarikan utang Indonesia hingga periode Maret 2022 mengalami penurunan jika dibangingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Hingga Maret tahun ini, menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati penarikan hutang Indonesia sebesar Rp149,6 triliun. Jumlah ini setara dengan 15,4 persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp973,6 triliun.
Nilai ini, turun sebesar 55,6 persen dari tahun sebelumnya di periode sama yang telah menarik hutang senilai Rp336,9 triliun. Turunnya angka penarikan utang ini, menurut Sri Mulyani karena penerimaan negara tahun ini semakin menguat. Sehingga, belanjanya bisa terkendali.
“Penerbitan surat utang sampai dengan bulan Maret justru menurun yang sangat drastis. Itu karena penerimaan negara yang makin kuat, belanjanya terkendali, maka defisitnya dan pembiayaan mengalami penurunan, 55,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (20/4/2022).
Penarikan utang turun karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menurun 60,4 persen dari Rp337,2 triliun pada Maret 2021 menjadi Rp133,6 triliun di Maret 2022, atau baru mencapai 13,5 persen dari target APBN Rp991,3 triliun.
Ia menyebutkan kondisi APBN Indonesia berbeda dengan Sri Lanka yang sudah gagal bayar utang luar negeri.
“Dalam hal ini kita melihat kondisi APBN Indonesia jauh sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh negara seperti Sri Lanka. Oleh karena itu, kita akan tetap menjaga secara hati-hati,” ucapnya.
Menurutnya, penarikan utang Indonesia menurun karena terdapat penyesuaian strategi antisipasi pasar keuangan yang masih fluktuatif dan kondisi kas yang masih cukup.
“Kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita dengan kondisi kas yang cukup. Pasar keuangan yang volatile tidak harus dipaksa melakukan pembiayaan untuk APBN. Ini strategi yang pas dan sesuai. Dengan demikian APBN mendapatkan reputasi dan kredibilitas yang baik,” jelas dia.
Penurunan utang ini tak terlepas dari kerja sama otoritas fiskal dengan Bank Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB II sehingga BI memiliki dua peranan, yakni sebagai standby buyer atas SBN yang diterbitkan, serta pendukung belanja di bidang kesehatan dan bantuan sosial.
Tercatat sepanjang tahun ini, BI sudah membeli Rp15,3 triliun SBN, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp7,6 triliun dan SBSN Rp7,7 triliun. Di sisi lain, pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp149,7 triliun.
“Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam hal ini kondisi APBN-nya dalam posisi yang cukup baik dengan situasi yang ada, yaitu harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang dua-duanya memberi dampak positif sehingga defisit kita menurun,” ucapnya. (fat/tra)
