Jakarta (pilar.id) – Belanja negara yang berkualitas menjadi landasan penting dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan ketahanan fiskal, demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Sri Mulyani, pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan belanja sebesar Rp 427,6 triliun, atau sekitar 17,3 persen dari target APBN. Angka ini menandai peningkatan signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor-faktor seperti penyelenggaraan Pemilu dan bantuan sembako pangan turut berkontribusi pada peningkatan tersebut.
“Dalam konferensi APBN Kita bulan April 2024, kami juga melihat peningkatan belanja pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu Rp 222,2 triliun,” ujarnya di Jakarta.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja pegawai mengalami kenaikan signifikan sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh THR.
“Tidak hanya belanja pegawai, belanja barang juga mengalami kenaikan yang mencolok menjadi Rp 80,6 triliun atau sekitar 38,9 persen, terutama terkait operasional Pemilu,” tambahnya.
Di samping itu, belanja modal dan bantuan sosial juga menunjukkan peningkatan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sementara belanja bansos mencapai Rp 43,3 triliun, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang base-nya rendah sebesar Rp 35,9 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Selain belanja K/L, belanja non K/L juga mencatat realisasi yang signifikan, mencapai Rp 205,4 triliun atau sekitar 14,9 persen dari pagu. Pemberian subsidi dan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.
“Dengan peningkatan jumlah debitur KUR sebesar 937,4 ribu, naik 88,6 persen, ini menjadi langkah positif yang kami harapkan untuk meningkatkan distribusi dan keseimbangan ekonomi,” paparnya. (ret/hdl)
