Jakarta (pilar.id) – Tiap tahun, Indonesia harus mengimpor gandum dari India sebesar 11,7 juta ton atau 3,45 miliar Dollar AS. Ketergantungan impor gandum Indonesia terhadap India yang sangat besar tentu berdampak buruk jika terjadi proteksionisme, seperti saat sekarang ini.
“Sangat berisiko bagi stabilitas pangan di dalam negeri. Dengan inflasi yang mulai naik, dikhawatirkan garis kemiskinan akan meningkat,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira
Apalagi, lanjut Bhima, India merupakan produsen gandum nomor 2 terbesar di dunia setelah China dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton. Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan melarang ekspor gandum, setidaknya terdapat 4 dampak bagi Indonesia.
Pertama, harga gandum di pasar internasional telah naik 58,8 persen dalam satu tahun terakhir. Imbas pada inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.
Ia mencontohkan, tepung terigu misalnya, mie instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa memproduksinya. Pada akhirnya, banyak industri makanan dan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi.
Kedua, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Di samping itu, perang Ukraina-Rusia sudah membuat stok gandum turun signifikan, ditambah kebijakan India, tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang membutuhkan komoditas ini.
Ketiga, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum. “Dan ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia,” kata Bhima.
Terakhir, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum, ketika harga gandum naik bisa sebabkan harga daging dan telur juga naik. Karena itu, pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.
Selain itu, pengusaha di sektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak juga perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah. Menurut Bhima, saat ini perlu menghitung ulang stok gandum di Tanah Air, dan mencari negara alternatif penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat.
“Bukan tidak mungkin, pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke The World Trade Organization (WTO) karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia,” kata Bhima. (ach/hdl)
