Jakarta (pilar.id) – Kerja sama antar Pemerintah Provinsi Se-Kalimantan merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterlibatan daerah satu dengan lainnya, menyerasikan pembangunan, mengsinergikan potensi, serta dapat mengurangi kesenjangan antar daerah.
Melalui Musrenbang salah satu instrumen untuk menyamakan persepsi dalam program perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Usai melaksanakan ibadah umroh Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Regional Kalimantan Tahun 2022, yang diselenggarakan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Melalui kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan akan menghasilkan komitmen bersama Provinsi se-kalimantan dan Pemerintah Pusat sebagai pihak penyusun regulasi Politik RPJMN 2020-2024 agar usulan FKPR2RK atas kebutuhan pembangunan dapat diakomodir dan selanjutnya usulan tersebut tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor, mengutarakan adapun tema Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2022 yaitu ‘Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan Dalam Membangun Ibu Kota Negara’.
“Tujuan pelaksanaan Musrenbang ini antara lain pertama sebagai upaya peningkatan tingkat dan harmoni koordinasi dan kerjasama regional untuk mempercepat pembangunan di pulau Kalimantan dalam membangun Ibu Kota Negara Nusantara serta merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan ke perintah pusat menjadi perhatian serius agar proses pembangunan regional Kalimantan sebagai bagian dari prioritas dan menjadi kawasan strategis nasional,” ujar Ariadi Noor.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Mengungkapkan dengan Musrenbang ini bisa dijadikan sebagai sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan guna membangun Kalimantan sebagai penompang Ibu Kota Negara Nusantara kedepannya.
“Setelah ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara Nusantara provinsi yang terletak di regional kalimantan untuk berbenah dalam menyambut perpindahan ibu kota ini. Dengan perpindahan ibu kota negara di pulau kalimantan tentunya memberikan dampak yang besar bagi perekonomian kalimantan secara keseluruhan,” ungkap Gubernur Kalsel melalui sambutannya.
Lanjutnya, berdasarkan data di tahun 2021 menunjukkan pulau kalimantan kontribusi kepada negara sebesar 8,25 persen perekonomian Republik Indonesia. Dirinya berharap dengan konstribusi tersebut meningkat, seiring dengan percepatan di regional kalimantan untuk menyambut Ibu Kota Negara yang baru.
“Pemindahan IKN ke wilayah kalimantan tentu akan menyembabkan pertumbuhan perekonomian lebih tinggi sehigga dapat membantu menurunkan kesejengan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun nasional,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengutarakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sudah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang ada di kalbar.
“Kita mengajukan Jembatan Kapuas 2 dan Jembatan Kapuas 3 untuk mengurai kemacetan, dan usulan akses ke Pelabuhan Kijing di Mempawah dikarenakan jalan ke pelabuhan itu kecil, jadi kalau tidak dibangun atau dilebarkan akan menimbulkan kemacetan itu prioritas yang kita ajukan dalam Musrenbang,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan menjadi perhatian Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Provinsi Kalbar,” lanjutnya lagi. (dinaprihatini)
