Jakarta (pilpres) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, anggaran penyelenggaraan pemilu masih memungkinkan untuk diefisienkan lagi. Hal itu tentunya sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat biaya tahapan sampai pelaksanaan pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Angka tersebut dinilai sudah termasuk untuk pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua.
“Jadi masih mungkin (dihemat),” kata Hasyim, di Jakarta, Senin (13/6/2022).
Hasyim membeberkan pos anggaran mana saja yang bisa dihemat, di antaranya pengadaan alat pelindung diri (APD) kurang lebih sekira Rp4 trilun. Dalam pandangan KPU, APD tetap harus ada namun pengadaanya bisa melalui Kementerian Kesehatan.
“Nanti anggarannya bisa digeser ke Kementerian Kesehatan,” katanya.
Kemudian, untuk pilpres putaran kedua anggarannya kurang lebih sekira Rp14 triliun. Anggaran tersebut bisa dihemat kalau tidak ada skenario pilpres putaran kedua.
“Nah kalau pilpres putaran kedua tidak digelar, pasangan calon hanya dua, ya kan tidak digelar itu, itu berarti ya anggaran Rp14 triliun tidak digunakan,” kata dia.
Selanjutnya untuk pos anggaran sarana dan prasarana, terutama pengadaan kantor dan gudang logistik KPU. Hal itu bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui hibah aset. “Ini masih sangat mungkin lah untuk dilakukan efisiensi di bagian itu,” kata dia. (ach/hdl)
