Jakarta (pilar.id) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu terlihat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Februari 2022. Pembentukan UU IKN dilandasi urgensi pemindahan IKN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2019.
“Arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia. Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Airlangga, Sabtu (18/6/2022).
Di tengah pencapaian pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah menyadari bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021-2022, diketahui bahwa sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78 persen pada kuartal I-2022.
Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29 persen, Sumatera 21,96 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,66 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.
Dalam jangka panjang, keberadaan IKN diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional. Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan Pusat Industri 4.0.
“Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” ujarnya.
IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Adanya kolaborasi dan partisipasi setiap pemangku kepentingan terkait menjadi kunci utama membuat pembangunan IKN ini berjalan lancar. Hadirnya berbagai elemen yang berkontribusi positif, termasuk dari kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara dan sejalan dengan strategi pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah,” jelasnya.
Pembangunan IKN tentunya membutuhkan suplai SDM berkualitas, khususnya dari penduduk sekitar IKN. Peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi salah satu jalan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Di tahun 2022 telah dialokasikan anggaran pendidikan yang mencapai Rp542,8 triliun.
“Center of excellence yang dibutuhkan di IKN, misalnya tentang green city, transformasi digital, dan pembangunan teknologi hydropower di Kalimantan yang di hilirnya bisa membangkitkan industri berbasis hidrogen,” ujar Airlangga. (her/hdl)
