Jakarta (pilar.id) – Lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan, pemimpin negara-negara G20 diminta lebih memperhatikan isu masyarakat sipil.
“Pemerintah harus membuka ruang partisipasi serta transparansi bersama untuk menggulirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ungkap Steering Committee Civil 20 (C20) Binny Buchori dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1 Juli 2022).
Menurutnya pelibatan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting agar kebijakan yang dibuat betul-betul inklusif dan tidak ada satu pun yang tertinggal.
“Jadi organisasi masyarakat sipil lah yang melakukan monitor terhadap kebijakan,” cetus Binny.
C20g merupakan salah satu forum partisipasi yang diikuti oleh organisasi masyarakat sipil di dunia serta mitra internasional C20.
Forum tersebut menampung aspirasi masyarakat sipil dunia dan dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja.
Ketujuh kelompok kerja itu adalah pertama, akses vaksin dan kesehatan global. Kedua, lingkungan, keadilan iklim dan transisi energi. Ketiga, pembangunan, SDGs dan kemanusiaan.
Keempat, pendidikan, digitalisasi, dan ruang kewarganegaraan, dan Kelima, kesetaraan gender. Keenam, anti korupsi, dan ketujuh, perpajakan dan keuangan berkelanjutan.
