Jakarta (pilar.id) – Jawa Timur menargetkan penurunan angka prevalensi stunting menjadi 13,5 persen pada tahun 2024.Target ini tercatat lebih rendah ketimbang target pemerintah pusat yang hanya 14 persen.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, seusai menghadiri Rapat Kerja Penurunan Stunting bagi 12 Provinsi Prioritas bersama Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022) siang.
Dikatakan, dengan penargetan yang lebih rendah tersebut, upaya ekstra disebutnya akan terus dilakukan di berbagai sisi, utamanya ekselerasi berbagai program di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Ini tidak mudah, harus terus digenjot. Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari semua pihak,” ungkap Wagub Emil
Ia pun menjelaskan, berdasar data yang dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), Target dan Capaian Prevalensi Stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan.
Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86 persen pada 2019 menjadi 25,64 persen pada 2020. Kemudian menjadi 23,5 persen pada tahun 2021.
Oleh sebab itu, mengacu pada hasil raker yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin, Emil menegaskan jika perlu adanya update data stunting yang riil dan sesuai dengan yang ada di masyarakat.
Data stunting, lanjutnya, diharap bukan lagi hanya mengandalkan survey statistik, tetapi benar-benar sesuai dengan alamat dan nama dari subjek-subjek yang akan intervensi.
“Mulai dari remaja putri, yang harus kita pastikan jangan sampai anemia. Ibu hamil hingga anak anak balita usia dua hingga lima tahun,” tuturnya.
Selain itu, kelengkapan data, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas dan Posyandu juga turut menjadi perhatian. Harapannya, program-program yang nantinya ada, bukan hanya berjalan, tapi juga menjadi lebih terukur.
“Hal ini tidak lain untuk kelengkapan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM). Inilah yang harus kita dorong bersama,” ujarnya.
Emil juga berharap akan ada program-program terpadu di masa depan yang nantinya bisa diekselerasi bersama, khususnya dengan kasus kemiskinan. “Support dari semua pihak utamanya, sisi peningkatan anggaran, khususnya di dana desa dan PKK,” pungkasnya.
Senada dengan pernyataan ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti intervensi spesifik yang bisa diterapkan sedini mungkin. Seperti pemberian suplemen zat besi yang rutin kepada kalangan remaja putri.
“Khusus yang spesifik, Presiden meminta segera dijalankan oleh 12 provinsi prioritas. Seperti pemberian suplemen kepada remaja putri, harapannya nanti saat hamil tidak kekurangan zat besi,” terangnya.
Intervensi yang selanjutnya bisa dilakukan adalah pemberian edukasi kepada ibu pasca melahirkan. Seperti ASI, makanan tambahan hingga pemilihan susu formula.
Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), membeberkan bahwa terdapat 5,2 juta balita stunting di seluruh Indonesia. Sedangkan 3,6 juta balita stunting, tersebar di 12 provinsi prioritas.
Melalui Raker siang itu, dirinya berharap bisa lebih mendorong peran pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia.
Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, perwakilan kementerian terkait, serta gubernur dan wakil gubernur 12 provinsi prioritas. (feb/hdl)
