Jakarta (pilar.id) – Director of Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sana Jaffrey menolak wacana desentralisasi polisi. Menurutnya, menempatkan polisi di bawah kepempimpinan kepala daerah merupakan ide yang buruk.
“Dan akan memperburuk situasi keamanan di Indonesia,” kata Sana, di Jakarta, Senin (26/8/2022).
Namun, Sana menyampaikan beban Polri terlalu berlebihan. Polri memiliki banyak peran, mulai dari mengatur lalu lintas, penanganan kecelakaan, hingga menyediakan emergency service. “Jadi tugas polisi semakin banyak,” kata Sana.
Menurutnya, sudah saatnya membagi beban berat di pundak polisi. Sana mengusulkan, tugas-tugas non kriminal bisa dipisahkan dari kepolisian dan didesentralisasi.
“Tapi tugas penegakan hukum oleh polisi sendiri itu lebih baik ditetapkan sebagai organisasi yang sentral. Dan jangan dilakukan desentralisasi,” kata dia.
Bila polisi didesentralisasi, menurut Sana, masalah-masalah yang muncul di India juga berpotensi bakal terjadi di Indonesia. Penegakan hukum menjadi rawan terhadap kepentingan politik di tingkat lokal.
“Jadi seperti di India, ada politisi-politisi yang menang pemilihan. Habis itu menggunakan polisi sebagai private force mereka, dan kita mau menghindari itu sejauh mungkin,” kata dia. (her/fat)