Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, hingga saat ini Komisi VII yang membidangi urusan energi belum mengadakan rapat kerja (raker) dengan pemerintah terkait kebijakan pembatasan maupun penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dengan demikian, Komisi VII DPR RI belum menyetujui atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut Mulyanto, memang ada usulan dari beberapa anggota DPR, agar Komisi VII mengadakan raker khusus untuk membahas persoalan pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, hal tersebut masih sebatas usulan dan tidak ada satu kalimat pun dalam kesimpulan raker atau catatan rapat tentang persetujuan Komisi VII DPR RI terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
“Raker khusus dengan pihak Pemerintah terkait agenda itu saja tidak ada. Jadi mana mungkin ada ‘persetujuan’ terkait dengan hal tersebut. Jelas, ini tidak ada,” kata Mulyanto, di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).
Fraksi PKS, lanjut Mulyanto, menolak tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. PKS lebih menyarankan, agar pemerintah melaksanakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi kepada mereka yang benar-benar berhak.
“Dari hasil simulasi Pertamina, pembatasan subsidi hanya untuk kendaraan roda dua, angkot dan angkutan sembako akan dapat menghemat anggaran subsidi sebesar 69 persen. Penghematan yang lumayan bagus,” ujarnya.
Menurut Mulyanto, langkah tersebut dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi kebocoran BBM bersubsidi baik berupa ekspor illegal ke negera tetangga, penimbunan, perembesan ke sektor pertambangan maupun sektor industri. Strategi pembatasan dan pengawasan ini diperkirakan akan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi.
Untuk diketahui, kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter. “Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk menambah kuota BBM bersubsidi solar menjadi 17 juta kilo liter dan kuota Pertalite menjadi 28 juta kilo liter,” kata Mulyanto. (ach/hdl)
