Jakarta (pilar.id) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah menyusun draft pencegahan pendanaan teroris. Draft tersebut sebagai salah satu syarat agar bisa menjadi Financial Action Task Force (FATF).
Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) BNPT Laksma TNI Joko Sulistyanto menjelaskan, keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh FATF sangat menguntungkan. “Dengan menjadi anggota FATF arus transaksi uang akan lebih optimal,” kata Joko, di Jakarta, Jumat (23/9/2022).
BNPT RI, lanjut Joko, membahas draft tersebut bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan 11 instansi lainnya. Instansi lain yang terlibat dalam penyusunan ini di antaranya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), dan Polri. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, yakni 22-23 September 2022, di Jakarta.
Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terrorist financing preventive measures and targeted financial sanction. Dalam isu tersebut dibahas mulai dari pencegahan, penindakan sampai pada pembekuan aset terkait pendanan terorisme.
Tanggapan ini menjadi penting, karena menjadi salah satu syarat dalam keanggotan Indonesia menjadi anggota FATF. “Kami bersinergi menyusun tanggapan yang komprehensif untuk diserahkan pada FATF sebelum 3 Oktober mendatang,” kata Joko.
Penyusunan tanggapan isu sumber dana teroris dilakukan melalui focus grup discussion (FGD). Indonesia sebelumnya juga sudah mengirim draft Mutual Evaluation Review (MER) pada 5 September 2022 kepada FATF dengan nilai yang cukup baik. Tetapi, lanjut Joko, untuk keanggotaan penuh FATF perlu dilakukan upgrade pada minimal 2 immediate outcomes (IO), serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim Asesor FATF.
Dari 11 immediate outcomes (IO), Indonesia mendapatkan nilai substantial di tiga IO. Pertama IO terkait risk, policy, and coordination. Kedua, IO 6 terkait financial intelligence. Ketiga, IO 9 terkait terrorist financing investigation and prosecution. Selain itu, nilai moderate untuk delapan IO lainnya.
“Prestasi tersebut mengantarkan Indonesia lebih dekat pada keanggotaan penuh FATF, tetapi masih perlu melakukan upgrade, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim Asesor FATF,” ujar Joko.
Joko menambahkan, keanggotaan penuh FATF merupakan perjuangan yang sangat membutuhkan keseriusan. “Keseriusan negara kita terkait pemberantasan TPPU dan TPPT dilihat melalui keanggotaan FATF ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional PPATK Tuti Wahyuningsih mengapresiasi kecepatan dan keseriusan BNPT menyusun draft MER terkait isu pencegahan pendanaan terorisme. “Untuk diketahui minggu ini kita banyak duduk bersama dengan K/L untuk membersihkan teksnya, lalu teks yang clean akan di-share dan rencananya 29 September kita coba rapat teknis,” jelas Tuti. (ach/din)