Jakarta (pilar.id) – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, agenda rapat hari ini (26/9/2022) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahas soal anggaran.
Komisi I DPR menyetujui peningkatan anggaran untuk TNI sebagai dukungan pertahanan keamanan di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
“Karena itu, kami mendorong penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI harus lebih jadi perhatian pemerintah,” kata Yan Permenas di Jakarta, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, berdasarkan pagu indikatif yang direkomendasikan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kemenhan masih mengalami kekurangan anggaran. Saat ini, pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp130-an triliun yang dibagi menjadi lima pos anggaran. Kelima pos anggaran tersebut, yaitu Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), dan TNI Angkatan Laut (AL).
“Tapi mudah-mudahan ada tambahan,” katanya.
Dukungan maksimal pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurut Yan Permenas sangat diharapkan untuk menjalankan visi misi Presiden Joko widodo. “Kalau dilihat dari jumlah anggarannya yang ada, alokasinya kecil ketimbang tetangga kita, lebih tinggi,” kata Yan Permenas.
Dengan anggaran yang besar, TNI dapat memodernisasi alutsista. Jika anggaran minimal tak dipenuhi pemerintah, maka TNI juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan alutsista mereka dalam 2 sampai 3 tahun ke depan.
Ia menyayangkan, prajurit TNI yang bertugas di daerah-daerah tidak ditunjang dengan alutsista yang memadai, sehingga mereka hanya mengandalkan inteligensi saat melakukan operasi. Padahal, mereka dituntut profesional saat melakukan operasi. Dengan kendala tersebut, maka dapat dipastikan mereka juga tak akan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik.
“Karena ada kendala-kendala utama yang mereka hadapi, misalnya di Papua. Intensitas di sana nggak bisa mereda, salah satunya karena dukungan alutsista terbatas,” kata Yan Permenas. (ach/fat)
